Indeks Kasus Korupsi

“Anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

MAKI menilai ketiga kasus tersebut sebenarnya sederhana, tapi belum diselesaikan KPK.

KPK menerima pengembalian dana dari para tersangka kasus suap DPRD Sumut, sekitar Rp7,65 miliar.

Melalui kesimpulan bukti praperadilan, KPK yakin bisa mematahkan semua dalil Irwandi Yusuf.

Pelapor korupsi
harus dilindungi
seperti pacar sendiri.

Eni Saragih menegaskan posisinya dalam kasus ini hanyalah petugas partai dan diperintahkan atasannya.

Bamsoet khawatir orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus Century akan tersandera apabila kasus ini tidak diselesaikan hingga tuntas.

Melalui surat yang dibacakan oleh pengacara, istri Irvanto Pambudi menyebutkan bahwa suaminya memberikan uang ke  Chaeruman Harahap.

Usai melantik 40 Anggota DPRD Kota Malang, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar para anggota dewan memahami area rawan korupsi. 

Kosongnya kantor
DPRD Malang terkait
kasus korupsi berjamaah.

Kepolisian mengirimkan surat permintaan pencekalan terhadap Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prianto kepada pihak Imigrasi, pada hari ini.

KPK memeriksa empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi di Bengkalis Riau.

Polisi dibantu KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi rehabilitasi 119 sekolah di Jakarta.

Febri mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dana perimbangan daerah yang menjerat Amin Santono dan Yaya Purnomo.

Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara

Pemberatan hukuman yang dilakukan Artidjo adalah "teror" bagi koruptor. Situasi tersebut menjadikan MA sebagai lembaga yang ditakuti.

Prasetyo mengklaim sudah menangkap 250 terpidana. Akan tetapi, kebijakan yang lumayan agresif ini pun bukan tanpa cela.

KPK menggeledah 5 lokasi di Tulungagung dan 3 lokasi di Blitar.

"Kami akan laporkan karena jelas itu ada pasal-pasal yang dilanggar di KUHP," kata Yusril.

Tim kuasa hukum Edward Soeryadjaya mengajukan tiga keberatan mengenai kesalahan prosedural dalam persidangan kliennya.