Indeks Kasus Korupsi Ditjen Pajak

Sidang perdana Rafael Alun digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK.

KPK didorong tidak hanya menjerat Rafael Alun dengan pasal gratifikasi, melainkan perlu masuk dalam dugaan TPPU.

Jurnalis Tempo, Nurhadi masih ditempatkan di rumah aman LPSK karena dua polisi tersangka penganiayaan belum ditahan.

KPK juga memanggil Kepala Biro Administrasi Keuangan PT Bank Panin Indonesia Tbk, Marlina Gunawan dalam kasus yang sama.

Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan suap dalam pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani bilang kasus suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak sudah diketahui lembaganya pada 2020.

Menurut Alex, biasanya modus suap di Ditjen Pajak berkaitan dengan upaya Wajib Pajak membayar pajak lebih rendah dari seharusnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu terus berupaya memberantas korupsi.

Presdir PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair mengakui uang suap yang dia persiapkan sebesar Rp6 miliar juga ditujukan untuk Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

KPK memeriksa Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus untuk dimintai keterangan dalam kasus suap di Ditjen Pajak. Country Director PT E.K.Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nain diduga melakukan suap di Ditjen Pajak untuk mengemplang pajak.

Sejumlah pejabat di Ditjen Pajak diduga menerima jatah suap dari PT EKP. Sejumlah nama penting muncul dalam kasus penyelesaian tunggakan pajak ini.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil DJP Jakarta Khusus Wahono Saputro menyebutkan bahwa Arief Budi pernah bertemu Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengenai masalah pajak yang dialami Rajamohanan. Informasi ini diketahui Wahono dari atasannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun terkait kasus suap PPNS Handang Soekarno, yang diduga melibatkan kerabat Presiden bernama Arif Budi Sulistyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait permasalahan pajak PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).

Menkeu Sri Mulyani akan membenahi sektor perpajakan terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak. Baik sistem maupun SDM perpajakan menurut Sri Mulyani berkontribusi terhadap upaya pelanggaran peraturan.

Pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dalam perkara suap, Handang Soekarno, mengaku dirinya diiming-imingi komisi untuk membantu PT EK Prima. Handang pun mengatakan dia tidak pernah meminta apa pun kepada pengusaha.

Setelah pegawai Ditjen Pajak tertangkap tangan melakukan korupsi, Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan pembersihan. Sementara itu, Menko Perekonomian menilai pelaksanaan reformasi perpajakan perlu dievaluasi menyusul adanya tindakan korup tersebut.

Wakil Ketua KPK, Laode Syarif menjelaskan dalam pengembangan kasus suap di DJP pihaknya bisa saja memeriksa Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.