Indeks Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menemukan sebanyak 1.071 kasus inses, kasus ini paling banyak dilakukan oleh ayah kepada anaknya.

Kebijakan redaksi dalam ruang pemberitaan (newsroom) belum sepenuhnya berpihak kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Kemenkes memiliki program pencegahan dan pemulihan yang diberi nama skrining adiksi pornografi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan RUU PKS bisa disahkan oleh DPR RI sebelum pemerintahan berganti.

Petugas medis di puskesmas telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan untuk mengidentifikasi korban kekerasan seksual.

Ia berani bicara setelah dua tahun mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya.

Menurut LBH APIK, UU ITE menjadi masalah karena malah banyak digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.

KPAI menerima 24 aduan kasus anak di bidang pendidikan dalam 1,5 bulan pada awal 2019. Kasus kekerasan dengan koban dan pelaku anak masih mendominasi. 

Alasan Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) salah satunya soal definisi kekerasan seksual masih ambigu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Penasihat hukum Agni berkata kesepakatan "penyelesaian non litigasi" adalah jalan terbaik di tengah posisi "terjepit" Agni.

Jalan nonlitigasi dalam penyelesaian kasus pelecehan terhadap Agni dinilai publik sebagai dukungan UGM terhadap pelaku.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai istilah "kekerasan seksual" dalam RUU PKS bisa diganti dengan "kejahatan seksual" agar ada batasan tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Korban pelecehan seksual, RA, mengajukan gugatan perdata kepada Syafri Adnan Baharuddin, dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Dewas BPJS-TK).

Revenge porn, atau ancaman menyebar konten pribadi ke publik, kerap dilakukan orang terdekat. Mereka melakukan itu karena menganggap orang lain seperti komoditas.

Polda DIY mempertanyakan kebenaran berita yang ditulis BPPM Balairung terkait kasus dugaan pemerkosaan mahasiswa UGM.

"Pekan ini kita akan berangkat ke Maluku, penyidik akan olah TKP dan akan mencoba semacam reka ulang," kata Hadi. 

Rektor UGM terus mengabaikan panggilan Ombudsman DIY. Polisi pun belum menetapkan Hardika Saputra jadi tersangka.

Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMAS SAHKAN RUU PKS) mengadakan aksi damai di depan Istana Negara untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (8/12/18).

Anggota DPR menilai payung hukum yang ada sudah cukup.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.