Indeks Kasus Harun Masiku

Hasto Kristiyanto menilai keterangan baru yang disampaikan Wahyu Setiawan di persidangan agar terhindar dari TPPU.

Hasto Kristiyanto mengklaim kasus suap PAW DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan yang menjeratnya, dipengaruhi kepentingan politik penguasa.

Hasto menilai, keterangan Hasyim Asy'ari soal pertemuan di Pejaten Village termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020.

Hasto mengaku pleidoi itu merupakan hasil renungannya, selama di tahan di rutan Merah Putih KPK serta berisi rekayasa hukum yang dituduhkan padanya.

Pihak PN Jakarta Pusat menegaskan bahwa upaya pengamanan yang diberlakukan di pengadilan dalam sidang Hasto merupakan wewenang penuh dari aparat kepolisian.

Kuasa hukum Hasto mengatakan tuntutan tujuh tahun penjara yang diberikan oleh JPU terhadap kliennya, tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Hasto Kristiyanto menganggap dirinya sebagai korban dari kriminalisasi saat mengambil sebuah keputusan politik.

JPU menyebut Hasto Kristiyanto, sengaja menggunakan nomor luar negeri untuk menghindari pantauan penyidik KPK selama penanganan kasus buron Harun Masiku.

Hasto mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan oleh orang tak diketahui, tetapi diketahui oleh politikus PDIP Deddy Sitorus dan Ronny Talapessy.

Hasto juga membenarkan bahwa dia tetap mengupayakan agar Harun Masiku bisa menggeser Riezky untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas.

Hasto membenarkan meminta Riezky untuk mundur agar tidak menjadi Anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia dengan alasan perintah partai.

Hasto mengeklaim sedang menghadiri kegiatan FGD Rakernas sehingga menjawab sekenanya dan tidak mengetahui maksud pesan Saeful Bahri kepadanya.

Hasto menyebut, Harun pernah menerima beasiswa Ratu Elizabeth dan memiliki keahlian hukum ekonomi internasional yang dinilai diperlukan PDIP.

Penyitaan barang bukti yang tidak sesuai aturan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Ahli Hukum Pidana mengatakan tidak masuk akal bila seseorang dinilai melakukan perintangan penyidikan ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Ahli hukum menilai menghadirkan saksi dan bukti yang sama tersebut, atau yang biasa disebut dengan split, boleh saja dilakukan.

Hasto Kristiyanto, menulis buku untuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dari balik rumah tahanan.

Penuntut umum akan menghadirkan 1 ahli hukum pidana, yakni Muhammad Fatahillah Akbar selaku dosen pidana FH (Fakultas Hukum) UGM.

Bob mengatakan, ponsel dimatikan atau direndam ke dalam air akan membuat CDR yang ada di telepon tak bisa diakses lagi.

Saeful Bahri menyebut Harun Masiku kerap memanggil eks Ketua MA, Hatta Ali, dengan sapaan 'opung'.