Indeks Kasus Harun Masiku

Budi menekankan,  pemberian amnesti dari Prabowo memang menghilangkan hukuman yang seharusnya dijalani oleh Hasto, tetapi tindakan korupsi tetap terbukti.

Kementerian Imipas belum menerima pengajuan pencabutan paspor terhadap Harun Masiku.

KPK mengakui pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto berdampak pada proses hukum kasus Harun Masiku secara umum. KPK akan melakukan kajian mendalam.

Praswad menilai Prabowo rentan dituduh melakukan perbuatan tercela karena telah membebaskan koruptor menggunakan langkah amnesti.

Diberikannya amnesti kepada Hasto tidak serta-merta membatalkan keseluruhan proses hukum perkara terkait kasus Harun Masiku.

Mahfud MD berharap Prabowo mendapatkan semangat agar menjadikan Indonesia betul-betul sebagai negara hukum, tanpa intervensi politik.

Setyo mengatakan putusan perkara Hasto memunculkan dua opsi bagi KPK, yakni banding atau tidak banding dan langkah tersebut bukan keputusan pimpinan KPK.

Budi menyatakan, KPK saat ini masih terus mencari dan melacak keberadaan Harun Masiku dan berupaya menyeret Harun Masiku ke pengadilan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggugat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang Perintangan Penyidikan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Hakim pun menyinggung soal kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka sebagai prinsip fundamental peradilan Indonesia.

Setyo mengatakan, langkah banding sepenuhnya menjadi kewenangan JPU KPK setelah melakukan evaluasi dan diskusi internal usai menerima salinan putusan.

Motif kuat itu terbukti dari upaya formal Hasto mengajukan judicial review ke MA untuk memudahkan Harun Masiku merebut kursi DPR dan menyiapkan uang suap.

Hakim mengapresiasi kepedulian konstitusional yang diberikan pada tokoh lewat amicus curiae dalam perkara Hasto.

Hasto menyatakan para kuasa hukumnya telah menyiratkan untuk melawan vonis tersebut dengan mengajukan banding, tetapi masih belum mengambil keputusan resmi.

Hasto kembali menekankan bahwa kasus yang menyeretnya adalah kasus politik sehingga dia berniat untuk kuliah jurusan hukum.

Uang yang disiapkan Hasto itu merupakan bagian dari uang suap Harun Masiku dengan total Rp1,25 miliar kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Hakim mengatakan bahwa Jaksa telah gagal untuk membuktikan bahwa Hasto telah melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dalam dakwaan.

Sejumlah kader PDIP menghadiri sidang pembacaan putusan kasus perintangan penyidikan, dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto, meminta pendukungnya tak terprovokasi dan taat hukum apa pun putusan hakim.

Kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, meyakini kliennya bakal divonis bebas.