Indeks Kasus Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku belum mendapatkan surat panggilan pemeriksaan lagi dari KPK.

Alexius Akim malah bercerita kegagalan dirinya menjadi anggota DPR RI pada 2019 karena dipecat sepihak oleh PDIP. 

Jubir KPK memastikan penyidik terus bekerja mencari Harun Masiku dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan.

Jubir KPK mengatakan Saeful tidak hadir pemeriksaan karena penyedia jasa pengiriman mengembalikan surat yang dikirimkan KPK.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menghadapi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, jika Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap.

Eks komisioner KPU Wahyyu Setiawan mengeku dicecar 15 pertanyaan terkait keberadaan Harun Masiku.

Sebagai penerima suap dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan telah dijatuhi hukuman dan telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

Praswad minta KPK tak hanya meriksa tokoh politik yang diduga terlibat, tapi juga pimpinan KPK yang diduga turut menghalangi pencarian Harun Masiku.

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Menurut Tim Hukum PDIP, Rossa Purbo Bekti bersama 16 penyidik lainnya diduga telah melakukan gratifikasi hukum dengan menawarkan hidup layak pada kliennya. 

Tim hukum PDIP menilai, aksi penyidik KPK Rossa dalam menggeledah rumah kader PDIP, Donny Tri Istiqomah melanggar etik.

Kasus Harun Masiku kembali ramai diperbincangkan publik setelah KPK kembali memeriksa saksi dan menyebut lokasi Harun telah diketahui.

Pelaporan penyidik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tim Hukum PDIP membuat kasus Harun Masiku kian berlarut-larut.

Jubir KPK, Tessa Mahardhika, meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses penyidikan mengenai hasil pemeriksaan penyidik dari buku catatan Hasto.

Menurut Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy, buku catatan Hasto yang disita penyidik KPK tidak memuat informasi terkait keberadaan Harun Masiku.

Menurut Jubir KPK, sampai saat ini pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih detail perihal proses penyidikan yang mengusut penyokong dana bagi Harun Masiku.

Menurut Jubir KPK, Tessa Mahardhika, dalam surat berita acara sita sudah dilengkapi tanda tangan, namun Kusnadi malah membawa surat yang belum dikoreksi.

Menurut Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, penyerahan bukti baru ini soal dugaan pemalsuan dokumen untuk melengkapi laporannya pada Selasa (11/6/2024).

Menurut Kusnadi, pada ponselnya yang disita hanya ada komunikasi dengan beberapa staf DPP PDIP terkait pembayaran wayang pada salah satu acara partai.

Kuasa Hukum Kusnadi, Petrus Selestinus, mengatakan Kusnadi diperiksa oleh Penyidik Priyatno dan penyidik lainnya yang tidak disebutkan namanya.