Indeks Kasus Gratifikasi

Hingga 31 Agustus 2018, KPK telah menerima sebanyak 1.534 laporan gratifikasi, baik melalui laporan langsung maupun gratifikasi online.

Anggota DPRD Sumut, Tahan Manahan Panggabean mengaku telah mengembalikan sejumlah uang gratifikasi ke negara.

Majelis hakim menyatakan Rita dan Khairudin terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110 miliar selama Juni 2010 hingga Agustus 2017.

Majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK kepada Rita Widyasari dan Khairudin.

Rita Widyasari membacakan pledoi dalam sidang perkara gratifikasi dan suap yang menjeratnya.

KPK baru menerima 11 laporan dari pejabat negara mengenai penerimaan gratifikasi selama Lebaran 2018.

Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di tiga rutan yang berbeda.

KPK menegaskan surat tentang pemantauan gratifikasi di kampus adalah palsu.

"Tidak datang. Yang bersangkutan mengirimkan surat sakit ke KPK," kata Febri Diansyah.

"Saksi tidak hadir karena sedang menjalani dinas di luar kota," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Mustofa diduga menerima uang sebesar Rp2,7 miliar untuk memuluskan izin pelaksanaan proyek.

"Maka kami telah meminta penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Zumi Zola oleh KPK," tambahnya.

Hanny mengatakan uang tersebut disiapkan untuk Patrialis dan pegawai KPK agar membebaskan ayah Rita, Syaukani Hasan dari jeratan korupsi.

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

Didin sempat mendatangi semua komisioner KPU agar meloloskan pasangan Soni-Usep.

Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut diduga menerima suap tanpa melibatkan anggota lainnya.

Pemberian hadiah berupa uang kurang lebih Rp200 juta dan mobil merk Daihatsu warna hitam.

Tim Pengawas MA memeriksa Juru Bicara PN Timika Fransiscus Y Babthista, Ketua PN Timika Relly D Behuku dan beberapa staf PN Timika