Indeks Kasus Freeport

Bak gajah mati meninggalkan gading: perundingan setengah nasionalisasi pemerintah Indonesia dengan Freeport menyulut PHK ribuan buruh.

Freeport Indonesia menolak disebut melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3.274 buruh.

Independensi para hakim dipertanyakan menyusul tudingan mereka menjadi staf kontraktor dan menerima gratifikasi dari PT Freeport Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar majelis hakim yang menangani kasus karyawan PT Freeport Indonesia di PN Timika diganti.

Freeport dan Amman Mineral Nusa Tenggara mendapatkan izin ekspor konsentrat sampai Februari 2019. Freeport menerima izin ekspor 1,24 juta wet metric ton, sedangkan Amman 450.826 wet metric ton.

Kementerian BUMN mengatakan masa tenggat untuk proses penentuan valuasi itu selesai Maret.

Selain menghitung valuasi dari harga saham PT Freeport Indonesia, penetapan jumlah dan susunan komisaris sedang diupayakan.

PT Freeport Indonesia berkewajiban memperbaiki surat pengajuan dengan melengkapi hasil verifikasi terhadap kemajuan smelter dari surveyor.

Sikap pemerintah yang irit bicara dikarenakan adanya tata kelola korporasi yang harus dihormati.

“Porsi hak atas kepemilikan tersebut untuk mengakomodasi masyarakat pemilik wilayah dan yang terkena dampak permanen dari PT Freeport Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Realisasi ekspor konsentrat PT FI pada 2017 dari Januari hingga Desember sebesar 921.137 ton.

Hendri Monardi ditemukan tewas di tambang bawah tanah Big Gossan, sementara itu dua rekannya masih bisa diselamatkan.

Negosiasi antara pemerintah dangan PT Freeport Indonesia kini memasuki tahap pembahasan mengenai penerimaan negara.

Status IUPK PT Freeport Indonesia mencapai tenggat hari ini, namun perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia tersebut belum juga dapat diselesaikan.

Pemerintah mengklaim proses negosiasi dengan Freeport tidak ada masalah. Kesepakatan pada akhir Agustus 2017 tetap akan dijalankan.

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap penolakan Freeport karena penolakan itu dianggap tidak etis dan menghina hukum nasional.

Saat disinggung soal surat penolakan terhadap usulan divestasi saham yang diduga berasal dari CEO Freeport McMorran Richard Adkerson, Rini mengaku tidak mengetahui soal itu.

Negosiasi mengenai pelaksanaan divestasi Freeport ditargetkan tidak molor sampai akhir 2017.

Freeport diminta membayar tunggakan pajak sebesar Rp5,6 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua.