Indeks Kasus Blbi

KPK hadirkan seorang ahli yang merupakan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) I Nyoman Wara dalam sidang BLBI.

Sebagian besar saksi yang dihadirkan di sidang kali ini diduga memiliki keterkaitan dalam hubungan bisnis dengan obligor Sjamsul Nursalim.

"Ada persoalan serius di balik penerbitan SKL terhadap Samsul nursalim pada saat itu," kata Febri.

"Satu di antaranya adalah Mulyati Gozali," kata Jaksa KPK

Kesaksian Boediono soal proses penyelesaian utang BLBI oleh pemilik BDNI Sjamsul Nursalim terkesan melimpahkan tanggung jawab ke Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam persidangan korupsi kasus BLBI, Boediono mengaku lupa soal keputusan rapat terbatas di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas penghapusbukuan (write off).

Boediono menuturkan dia tidak selalu mendapatkan laporan audit tersebut dari Kementerian Keuangan.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

Boediono akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan megakorupsi SKL BLBI. Ia adalah anggota KKSK dan Menteri Keuangan saat tindakan yang dianggap merugikan negara itu terjadi.

Sidang kasus SKL BLBI hari ini menghadirkan dua saksi dari pihak JPU KPK yakni mantan wapres Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis.

"JPU KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yaitu: Dorodjatun Kuntjoro-Djakti."

"Jadi nanti saudara saksi harus datang lagi dengan dua orang yang saudara sebut, daripada nanti harus datang dua kali," kata Ketua Majelis Hakim Yanto.

"Hari ini ada dua saksi. Dorojatun Kuntoro-Jakti, mantan Menko Ekuin dan M Syahrial, mantan Deputi BPPN," kata Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani.

Kwik Kian Gie menyoroti pemberlakuan MSAA dalam penyelesaian utang debitur BLBI saat bersaksi di sidang Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Waktu itu ada Pak Yusril ikut meneken Inpres Nomor 8 Tahun 2002 untuk menerbitkan SKL," kata Kwik Kian Gie.

Kwin Kian Gie mengaku sempat menolak penerbitan SKL BLBI.

Bambang Subianto mengatakan bahwa BI mengajukan bantuan likuiditas ke sejumlah bank yang bermasalah.

Bambang Subianto menyebut BPPN dibentuk agar aset perbankan tidak mengalami gangguan.

Majelis hakim memandang dakwaan jaksa penuntut umum yang diterbitkan 2 Mei 2018 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

"Iya, benar [pembacaan putusan sela Syafruddin]. Jam 09.00 WIB," kata Sunarso