Indeks Kasus Blbi

Dalam persidangan korupsi kasus BLBI, Boediono mengaku lupa soal keputusan rapat terbatas di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas penghapusbukuan (write off).

Boediono menuturkan dia tidak selalu mendapatkan laporan audit tersebut dari Kementerian Keuangan.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

Boediono akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan megakorupsi SKL BLBI. Ia adalah anggota KKSK dan Menteri Keuangan saat tindakan yang dianggap merugikan negara itu terjadi.

Sidang kasus SKL BLBI hari ini menghadirkan dua saksi dari pihak JPU KPK yakni mantan wapres Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis.

"JPU KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yaitu: Dorodjatun Kuntjoro-Djakti."

"Jadi nanti saudara saksi harus datang lagi dengan dua orang yang saudara sebut, daripada nanti harus datang dua kali," kata Ketua Majelis Hakim Yanto.

"Hari ini ada dua saksi. Dorojatun Kuntoro-Jakti, mantan Menko Ekuin dan M Syahrial, mantan Deputi BPPN," kata Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani.

Kwik Kian Gie menyoroti pemberlakuan MSAA dalam penyelesaian utang debitur BLBI saat bersaksi di sidang Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Waktu itu ada Pak Yusril ikut meneken Inpres Nomor 8 Tahun 2002 untuk menerbitkan SKL," kata Kwik Kian Gie.

Kwin Kian Gie mengaku sempat menolak penerbitan SKL BLBI.

Bambang Subianto mengatakan bahwa BI mengajukan bantuan likuiditas ke sejumlah bank yang bermasalah.

Bambang Subianto menyebut BPPN dibentuk agar aset perbankan tidak mengalami gangguan.

Majelis hakim memandang dakwaan jaksa penuntut umum yang diterbitkan 2 Mei 2018 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

"Iya, benar [pembacaan putusan sela Syafruddin]. Jam 09.00 WIB," kata Sunarso

Jaksa KPK menilai materi eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung sudah masuk pokok perkara dan merupakan pengulangan dalil terdakwa korupsi BLBI itu di sidang praperadilan.

Eksepsi Syafruddin Arsyad Tumenggung menyebut hasil audit BPK terkait dengan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI, yang terbit pada 2002, 2006 dan 2017, saling bertentangan.

Lewat tim kuasa hukum yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Syafruddin berpandangan dakwaan padanya salah sasaran.

Syafruddin menilai dakwaan KPK itu error in persona atau salah orang.

Syafruddin Arsyad Temenggung diduga menyalahgunakan wewenang dalam kasus SKL BDNI.