Indeks Kasus Beras Oplosan

Satgas Pangan Polri sudah menetapkan tersangka di kasus beras oplosan, sementara Kejagung masih tahap penyelidikan.

Puluhan perkara tersebut ditangani berdasarkan penyelidikan sejak Februari 2025 lalu dengan rincian enam perkara ditangani langsung Bareskrim Polri.

Satgas menemukan hanya satu dari 22 petugas QC yang telah tersertifikasi dan menemukan permainan bungkus saat rekonstruksi di PT Padi Indonesia Maju.

Pelaku mengaku meracik sendiri minuman untuk korban dengan campuran alkohol 96 persen.

Kejagung akan berkoordinasi dengan Polri mengenai penanganan kasus beras oplosan.

Pramono menghargai keputusan Dirut PT Food Station Tjipinang Raya, Karyawan Gunarso, yang mundur usai menjadi tersangka kasus dugaan beras oplosan.

Sejumlah merek beras oplosan yang disita polisi yaitu Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Beras Setra Pulen.

Dua pejabat PT Food Station Tjipinang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus beras oplosan.

Polisi telah melakukan penggeledahan hingga penyitaan di tempat produksi maupun gudang milik perusahaan yang melakukan pengoplosan beras.

Tim Satgassus P3TPK melakukan pemeriksaan kepada dua produsen beras setelah meminta penjadwalan ulang dari panggilan kemarin, Senin (28/7/2025).

Ancaman dan permintaan ini disampaikan Zulhas buntut kasus oplosan beras yang terjadi belakangan.

Langkah ini diambil lantaran praktik pengoplosan ini merugikan masyarakat. Terlebih, hal ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Keenam produsen itu akan dipanggil Kejagung terkait penyelidikan beras oplosan pada Senin (28/7/2025) dan surat pemanggilan sudah dikirim sejak kemarin.

Anang memastikan, Kejagung akan menangani kasus beras oplosan bersama kepolisian bila kasusnya masuk ranah pidana umum.

Dalam pelaksanaan penanganan, Kejagung berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan kepolisian serta kementerian terkait maupun pihak lain.

Prabowo telah meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku pengoplosan beras tanpa pandang bulu.

Patahan beras sebagai cara utama membedakan beras oplosan dan premium.

Sigit menuturkan, pemeriksaan tersebut tidak hanya produsen, tetapi juga distributor dan pendalaman upaya pengoplosan melibatkan uji lab bersama Kementan.

Anam menekankan, proses hukum kasus pengoplosan beras harus berjalan dengan akuntabel dan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional.

Hasil investigasi ungkap fakta bahwa 50-60 persen beras yang beredar di pasar tidak sesuai mutu dengan patokan harga eceran tertinggi (HET).