Indeks Jaksa Kpk

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menilai uang itu tetap saja ilegal. Sebab, pemberian itu diberikan dalam kapasitas Lukman sebagai menteri.

Menurut Jaksa KPK, bukti-bukti menunjukkan bahwa Menpora terlibat dalam permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam dalam kasus suap KONI.

Johnny E. Awuy didakwa menyuap Deputi IV Kemenpora, Mulyana. 

Adik mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus itu juga dituntut membayar kerugian negara Rp294,9 juta.

Jaksa KPK menuntut mantan Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus  8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait kasus korupsi pembebasan lahan.

KPK membantah tuduhan Lucas soal ada dendam di balik tuntutan jaksa. KPK menegaskan tuntutan jaksa untuk Lucas sudah didasari bukti-bukti yang kuat. 

Kepada penyidik Asera mengaku tidak tahu apa-apa soal suap yang dilakukan koleganya. Penyidik pun mempersilakan Asera untuk pulang.

Jaksa KPK mengatakan, atas bantuannya itu, Eddy dua kali mengirimkan uang kepada Sirilus masing-masing Rp6 juta.

Eka Kamaluddin dituntut dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena menjadi perantara pemberian suap untuk anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Amin Santono.  

Jaksa KPK mencecar pengusaha Kiagus Emil Fahmy terkait penggunaan uang itu dalam sidang lanjutan mantan Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Eni Maulani Saragih selaku Bendahara Munaslub Golkar meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan dalam Munaslub Golkar," kata Ronald Ferdinand

Melalui surat yang dibacakan oleh pengacara, istri Irvanto Pambudi menyebutkan bahwa suaminya memberikan uang ke  Chaeruman Harahap.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, Kejaksaan Agung menambah jumlah Jaksa yang bertugas di lembaganya tersebut.

Rusliyanto didakwa menerima uang sebesar Rp1 miliar untuk menyalahgunakan wewenang sebagai Anggota DPRD.

"Sidang tuntutan Fredrich siang setelah istirahat atau salat," kata Humas Pengadilan Tipikor, Sunarso.

Jaksa Agung Prasetyo menyebut bahwa ada sebagian penyidik di KPK yang tidak menghendaki ada penambahan jaksa.

Jaksa KPK menilai materi eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung sudah masuk pokok perkara dan merupakan pengulangan dalil terdakwa korupsi BLBI itu di sidang praperadilan.

KPK mengusulkan revisi PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk mengubah ketentuan mengenai masa penugasan jaksa di komisi.

Salah satu alasan KPK menjadikan Tonny Budiono sebagai justice collaborator karena eks Dirjen Hubla tersebut selama ini bersikap kooperatif.

Jaksa KPK menuntut Antonius Tonny Budiono dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda senilai Rp300 juta.