Indeks Jaksa Kpk

Jaksa KPK menilai Ajay terbukti menerima suap Rp1,6 miliar untuk memuluskan izin proyek RSU Kasih Bunda, Kota Cimahi.

Putusan terhadap eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK.

Eks Sekretaris MA, Nurhadi dan menantunya divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas suap dan gratifikasi mencapai Rp49 miliar.

MA menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan eks Dirut PLN Sofyan Basir tak bersalah.

Jaksa KPK membeberkan izin berobat Mirawati Basri disalahgunakan untuk perawatan wajah.

KPK membenarkan adanya dua jaksa dari unsur Kejaksaan Agung dan dua penyidik dari unsur Kepolisian yang tidak lagi bertugas di Kuningan, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berharap jaksa yang saat ini diperbantukan di KPK agar bisa mengambil pelajaran terkait komitmen anti rasuah selama bekerja.

Jaksa KPK menyangkal anggapan bahwa dakwaan terhadap Sofyan Basir lemah.

Terdakwa diduga menerima uang suap Rp3,5 miliar terkait pengurusan impor bawang putih di Kementerian Pertanian.

Jaksa KPK juga menuntut Markus Nari membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar AS.

Direktur Inersia Ampak Engineer, M. Indung Andriani K ikut didakwa jaksa, karena menjadi perantara suap terhadap anggota Komisi VII DPR nonaktif, Bowo Sidik Pangarso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melantik 18 penyidik asal Polri dan 7 orang jaksa baru.

Jaksa mengungkap nama-nama yang dianggap mendapat keuntungan secara bersama-sama selain Markus dalam kasus e-KTP.

Muafaq Wirahadi dituntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp150 juta. 

Jaksa beralasan, banyak poin keberatan dari kubu Sofyan Basir sudah masuk pada pokok perkara. Artinya, hal itu butuh pembuktian pada sidang pemeriksaan saksi.

Tekanan darah tinggi menjadi penyakit yang rentan dialami oleh jaksa dan aparat hukum lainnya.

Jaksa KPK akan kembali memanggil Menteri Lukman untuk bersaksi di sidang berikutnya pada Rabu pekan depan.

Pihak JPU menyatakan pikir-pikir usai hakim majelis Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menilai uang itu tetap saja ilegal. Sebab, pemberian itu diberikan dalam kapasitas Lukman sebagai menteri.

Menurut Jaksa KPK, bukti-bukti menunjukkan bahwa Menpora terlibat dalam permufakatan jahat yang dilakukan secara diam-diam dalam kasus suap KONI.