Indeks Isu Sara

Mendagri menyebut provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat rawan isu SARA dalam Pilkada.

Mahfud MD mengatakan Jawa Timur aman karena masyarakatnya yang tidak mudah terprovokasi.

Megawati menilai kampanye SARA telah menghilangkan etika politik di Indonesia dan mendorong kemenangan di Pemilu diraih dengan segala cara.

Setyo berharap Pilkada kali ini bisa berlangsung dengan damai.

Agama dan etnis walau bersifat sensitif, namun menjadi isu yang senantiasa laku diperdagangkan.

Pelapor Eggi mendatangi Bareskrim Polri untuk mengubah laporan dari dugaan ujaran kebencian menjadi dugaan penistaan agama.

Pelapor advokat Eggi Sudjana mengubah pasal sangkaan mereka. Kini Eggi Sudjana terancam dijerat pasal penistaan agama yang juga telah menjebloskan Ahok ke penjara.

Pengacara mengatakan Eggi Sudjana tidak bermaksud menyinggung pemeluk agama lain di Indonesia.

Eggi Sudjana dinilai buta soal sejarah, berkaitan dengan pernyataannya soal sila pertama Pancasila.

Eggi diduga menyebarkan ujaran kebencian karena menyebut agama Kristen tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Eggi Sudjana dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan menyebarkan informasi ujaran kebencian dan isu SARA.

Pengacara Eggi Sudjana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian dan isu SARA.

Anggota DPR Ace Hasan Syadzili minta KPU memasukkan soal penindakan isu SARA dalam pembahasan Peraturan KPU (PKPU).

Jasriadi yang memimpin, Faizal memproduksi konten, Sri Rahayu yang menyebarkannya.

KPAI memperingatkan dampak dari merebaknya isu miring seputar SARA dan radikalisme yang berkembang di masyarakat terhadap anak-anak.

Jokowi meminta para pengajar agar membina para siswa-siswi Indonesia menjadi generasi yang produktif, bukan hanya di bidang akademi, tetapi juga sikap dan karakter kebangsaan.

Mewakili kepolisian, Rikwanto meminta Pilkada 2018 tak gunakan isu SARA seperti di Pilkada DKI Jakarta.

Persamaan dan perbedaan kontestasi antara J.F. Kennedy vs Richard Nixon di Amerika dengan Pilkada Jakarta.

Menteri Agama memilih menggunakan seruan ketimbang peraturan yang lebih tinggi. Alasannya, pemerintah tak mau melakukan intervensi urusan agama.

PKB akan lebih responsif dalam menyikapi isu-isu keagamaan untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 yang akan datang.