Indeks Isu Sara

Ada sejumlah hal yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu 2019 diantaranya politisasi SARA dan identitas, konflik horizontal antar pendukung hingga kurang siapnya penyelenggara pemilu.

Komnas HAM menyoroti potensi warga kehilangan hak pilihnya hingga kerawanan polemik isu SARA saat Pilkada Serentak 2018.

Henrek mengatakan saat ini penggunaan sentimen SARA sebagai alat meraup suara marak digunakan.

BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian.

"Karena menurut kami justru [pemanfaatan isu SARA] membodohi masyarakat. Tugas parpol itu mencerdaskan masyarakat, jadi tugas kami adalah itu sekarang," kata Edd.

Sri Bintang Pamungkas mengklaim sudah lupa dengan isi lengkap ceramahnya yang dipermasalahkan oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Islam Tionghoa (DPP PITI).

Pernyataan Amien Rais terkait “partai setan” dan “partai Allah” dianggap bukan termasuk ujaran kebencian dan penistaan agama.

"Sangat tidak bijak untuk mengkategorikan 'partai Allah' dan 'partai Setan.' Siapa yang tentukan, dan apa pembuktiannya?"

Tausiah yang disampaikan Guru Besar Fisipol UGM itu jelas ingin membawa sentimen agama ke dalam kompetisi politik.

Ketua FUIB diduga melanggar UU ITE dengan menyebarkan isu SARA.

Bawaslu kaji batasan isu SARA dalam politik.

Kedatangan Emil di kantor DPP PSI itu untuk penandatanganan Surat Keputusan PSI yang mendukungnya di Pilgub Jabar 2018.

Wiranto menyebutkan empat ancaman tersebut diantaranya politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.

Penggunaan dalil agama dalam pilkada serentak dinilai sensitif dan dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

"Dalam keadaan di mana keberagaman terancam, politisasi agama dan fundamentalisme menjalar ke seluruh negeri, kehadiran Gus Mus adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang toleran," kata Todung Mulya Lubis.

"Apapun yang telah saya sampaikan, jelas, seluruhnya ada hadis Nabi Muhammad yang menuntunnya," kata Zulkifli

Isu SARA belakangan ini, dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, masih menjadi senjata mutakhir di panggung perpolitikan tanah air.

Zulkifli Muhammad Ali sudah ditetapkan menjadi tersangka ujaran kebencian oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Ini cuma pilkada, kita sama kita,” kata Zulkifli. “Bukan lawan Belanda atau negara lain, ini teman sendiri. Jangan bawa SARA.”

"Karena di daerah itu beda-beda, kalau Jawa Timur muslim-muslim semua yang bagus-bagus. Kan enggak bisa kita tarik seperti di Jakarta," kata Sambo.