tirto.id - Ketua Garda 212, Ansufri Idrus Sambo tak yakin isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) bisa digunakan dalam Pilkada serentak 2018. Pasalnya, mayoritas pasangan calon berasal dari umat Islam.
Namun, mantan Ketua Alumni Presidium 212 berharap isu yang pernah dipakai Pilkada DKI Jakarta itu bisa dipakai di pemilu kali ini.
"Kalau bisa diharapkan ditarik, isu sama (SARA) kepada (daerah), tapi kan tidak serta-merta sama 100 persen gitu. Karena di daerah itu beda-beda, kalau Jawa Timur muslim-muslim semua yang bagus-bagus. Kan enggak bisa kita tarik seperti di Jakarta," tandasnya.
Ia menjelaskan, isu SARA di Pilkada DKI Jakarta memang sangat kental, apalagi rezim yang sedang berkuasa cenderung "ngotot". Di tempat lain, Sambo menilai isu SARA tidak akan sepanas Jakarta.
"Di tempat lain itu tidak ada isu SARA. Hanya ada orang yang lebih baik sama orang yang agak baik," tegasnya lagi.
Meski demikian, ia belum bisa memetakan daerah mana yang sekiranya memunculkan isu bermuatan SARA di Pilkada 2018. Ia menandaskan bahwa Garda 212 akan melakukan kajian terhadap pemetaan tersebut.
Sambo juga sempat menanggapi pernyataan Ketua Alumni Presidium 212 sekaligus mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif yang mengaku akan meninggalkan partai yang bekerja sama dengan partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sambo menganggap hal itu tidak bisa disamaratakan. Meski Partai Gerindra berkoalisi dengan PDIP di Pilkada 2018 dengan mengusung Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno, Alumni 212 yang tergabung di Garda 212 tidak akan meninggalkan Gerindra.
"Kalau di pusat (Jakarta) betul enggak mau kita seperti itu. Kalau di daerah itu punya dinamika sendiri, tidak bisa hitam-putih," lanjutnya.
Meski begitu, ia meyakinkan bahwa Alumni 212 yang ada di Garda 212 tidak akan berbentrokan dengan Alumni Presidium 212 karena selalu berhubungan baik. Ia menilai pernyataan Slamet hanyalah pernyataan umum dan tidak sungguh-sungguh. "Tidak. Saya kira itu bentuknya kalimat umum," menurutnya.
Dihubungi Tirto, Slamet menandaskan bahwa rekomendasi dari Presidium Alumni 212, tidak saja menyangkut keharusan mencalonkan pemimpin muslim, tapi juga melarang ketiga partai tersebut berkoalisi dengan partai-partai yang dianggap mendukung Ahok.
“Adapun partai itu (Gerindra, PKS, PAN) mengkhianati dengan bercampur (berkoalisi) dengan partai penoda agama ya kami tinggal, enggak ada urusan,” katanya.
Tapi diketahui sekarang, Gerindra telah resmi bergabung dengan PDIP di Pilgub Jatim 2018, meski kedua paslon merupakan umat muslim.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
