tirto.id - Politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan identitas dianggap berpotensi menjadi pengganggu utama pemilu 2019.
Anggapan itu muncul dari hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, April-Juli 2018. Survei yang melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam itu menghasilkan kesimpulan ada sejumlah hal yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu 2019.
"[Beberapa problem] diantaranya politisasi SARA dan identitas, konflik horizontal antar pendukung, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggara pemilu dan lainnya," ujar Kepala P2P LIPI Firman Noor di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Survei LIPI ini dilakukan untuk memetakan isu dan problem strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam aspek politik, para ahli juga ditanya ihwal kondisi kebebasan sipil dan penyelenggaraan pemilu.
Ada 46 persen responden yang menilai kebebasan masyarakat dari diskriminasi di Indonesia masih buruk. Kemudian, 56 persen responden menilai partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih buruk.
Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, mayoritas responden memberi nilai positif untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi, para responden menganggap beberapa masalah berpotensi muncul selama pemilu 2019.
Masalah-masalah yang dianggap berpotensi muncul itu adalah politik uang, sengketa hasil pemilu, ketidaknetralan birokrasi, pemilih yang tidak menggunakan hak suara, intimidasi di pemilu, dan penggunaan kekerasan di pemilu.
Survei ahli yang dilakukan P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
