Indeks Investasi

"Kan investasi asing enggak bisa masuk semua ke segala sektor,” kata Bambang

Ketua Umum Apindo mengungkapkan penilaiannya terhadap aspek positif dan negatif dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Apindo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Rencana revisi Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) kemungkinan dilakukan karena tren realisasi PMA 2018 menurun.

Kemenkeu sedang melakukan finalisasi terhadap sejumlah rancangan PMK yang mengatur pemberian beberapa insentif baru terkait perpajakan.

Kemenko Perekonomian menyatakan hanya sebagian dari 54 bidang usaha sasaran relaksasi DNI yang akan diperbolehkan untuk dikuasai investor asing dengan porsi kepemilikan 100 persen.

Ada 54 bidang usaha yang diumumkan akan di lepaskan dari daftar negatif investasi. Namun baru 26 yang bisa dipastikan 100 persen PMA, sedangkan 28 lainnya masih dalam proses pembahasan.

Ketua Asosiasi UMKM menilai kebijakan relaksasi DNI yang mempermudah investasi asing membuat para pelaku UMKM merasa khawatir.

Pemerintah akan merevisi PMK Nomor 35 tahun 2018 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpendapat relaksasi regulasi perlu dilakukan pada industri rokok dan serbuk karet.

“Peringkat kita turun karena negara lain melakukan reformasinya lebih cepat dari kita di bidangnya masing-masing,” kata Darmin.

Investasi diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan proyek listrik (Fast Track Program/FTP).

"Tax Holiday sedang kita perbaiki. Di bawah Rp500 milair boleh dapat TH itu juga di pippe line. Kemudian berbagai kemudahan juga akan kami luncurkan"

"Jadi tambahan sesudah 5-10 tahun itu. Dan PMK ini ditujukan untuk investasi yang nilainya 1 triliun"

Allianz Indonesia investasi pada sektor infrastruktur melalui RDPT.

Asuransi Jiwasraya menghadapi persoalan likuiditas. Apa dan bagaimana bisa terjadi?

Dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali, PT Pertamina meneken kerja sama investasi dengan CPC Corporation untuk pengembangan bisnis petrokimia. 

Sejak awal Orde Baru hingga era Presiden Jokowi, berbagai aturan investasi dibuat, dan menentukan porsi realisasi penanaman modal asing di Indonesia.

Menpar menyebutkan membutuhkan Rp500 triliun investasi dan pembiayaan untuk mengejar target yang ditetapkan pemerintah pada 2019.

Menurut Wisnu, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menjawab permintaan pemerintah agar investasi tumbuh 7 persen pada 2019.