Indeks Intoleransi Di Yogyakarta

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa Yogyakarta adalah kota yang toleran dan heterogen. Namun, apakah fakta yang terjadi apakah benar demikian?

Wali murid di Sekolah Dasar Negeri Timuran Kota Yogya protes lantaran diajarkan nyanyian atau yel-yel yang menyinggung SARA pada saat kegiatan pramuka.

Yogyakarta tadinya kota toleran, tapi berubah sejak lima tahun terakhir, kata Setara.

Sultan Keraton Jogja mengklaim sudah berupaya menangani intoleransi yang masih terjadi di DIY.

Kasus intoleransi yang marak di Yogyakarta tak boleh lagi dianggap remeh. Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X diminta untuk tak lagi membiarkan ada intoleransi.

Sejarah Desa Mangir terkait erat dengan Ki Ageng Mangir IV atau Wanabaya dan polemiknya dengan Kerajaan Mataram Islam pimpinan Panembahan Senapati.

Kronologi penghentian upacara doa Paguyuban Padma Buwana di Rumah Utiek Suprapti versi Kapolsek Pajangan.

Upacara keagamaan di rumah warga di Bantul dihentikan warga di tengah prosesi karena dituding "menyimpang".

Tak sulit mencari perumahan maupun indekos khusus muslim di Yogyakarta.

Gerakan Pemuda Ka'bah, ormas pemuda underbouw PPP, termasuk kelompok berpengaruh di Yogyakarta.

Warga merespons perusakan salib di salah satu kompleks makam Kristen di Yogya dengan aksi bersih-bersih makam.

Ada penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan berbasis identitas di Yogyakarta.

Sejarah mencatat, aksi kekerasan, termasuk yang bermotif politik dan ideologi, lebih sering terjadi di Yogyakarta.

Sejarah kasus vigilante yang mengatasnamakan agama di Yogyakarta bermunculan setelah era Reformasi 1998.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan instruksi kepada bupati/wali kota tentang pencegahan konflik sosial terkait adanya kasus penolakan pendatang Non-Muslim di Kabupaten Bantul.

Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta lebih tegas terkait aturan permukiman warga yang memuat eksklusi sosial berdasar agama seperti kasus Slamet Jumiarto yang ditolak warga Dukuh Karet, Bantul, DIY.

Warga RT 08 Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta menolak pendatang baru beragama selain Islam untuk tinggal di daerah pedukuhan tersebut.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menunjukkan guru yang disurvei, separuhnya punya opini intoleran terhadap pemeluk agama selain Islam.

Pada 1922, jenazah seorang "Batak" ditolak dikubur di makam "Mandailing". Kejadian ini memicu perpecahan identitas Batak dan Mandailing.

Sejarah mencatat, Muhammadiyah mampu bersinergi dengan kearifan lokal di Kotagede yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Mataram.