Indeks Insider

Danantara Akan Gelontorkan Rp1,5 Triliun untuk Beli Gula Petani
Sejak sebulan terakhir masih ada ribuan ton gula pasir belum laku terjual dan menumpuk di gudang pabrik gula (PG) Assembagoes Situbondo.

PPATK Sebut 90% Rekening Dormant yang Diblokir Kembali Aktif
PPATK mencatat, dari hasil analisa 122 juta rekening, mayoritas rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu 5 tahun hingga 35 tahun.

BI Catat Modal Asing Keluar dari Pasar Saham Capai Rp61,13 T
BI mencatat, pada periode 1 Januari-7 Agustus 2025 terdapat modal asing masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp58,73 triliun.

Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Senilai Rp8,5 T
Surat utang dengan nilai total 800 juta dolar Australia itu diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan diklaim diminati oleh investor global.

Komdigi: Kerugian Finansial Spam dan Scam Capai Rp476 Triliun
Komdigi mencatat kerugian finansial yang diderita masyarakat karena kejahatan siber berupa spam dan scam mencapai Rp476 miliar. Bagaimana antisipasinya?

Gaji Guru Kecil, Menkeu: Apa Semuanya Harus Ditanggung Negara?
Menkeu Sri Mulyani mengakui keterbatasan keuangan negara dalam memberi gaji layak untuk guru dan dosen. Partisipasi masyarakat pun disinggung.

Dana Abadi Pendidikan Diproyeksi Tembus Rp175 Triliun Tahun 2026
Saat ini, total dana abadi pendidikan sebesar Rp154,11 triliun itu. Jumlah tersebut meningkat signifikan sejak dicanangkan pada 2009.

Cerah & Greenpeace Ingatkan Danantara soal Kerugian Proyek DME
IEEFA pernah memproyeksikan kerugian hingga Rp5 triliun per tahun dari bahwa proyek gasifikasi batubara oleh PT Bukit Asam (PTBA).

Kapasitas PLTG Naik 10 GW hingga 2034, Subsidi Bisa Melonjak 50%
Masuknya 10,3 gigawatt (GW) PLTG dalam RUPTL 2025-2034 berpotensi membebani keuangan negara hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat.

Berani Menolak, Jalan Terbaik Menuju Karier yang Lebih Autentik
Jika punya kesempatan yang lapang, demi kesejahteraan mental, menolak tawaran pekerjaan yang hanya secara materi menggiurkan patut dicoba.

Surati Badan Statistik PBB, Celios Minta Data Ekonomi RI Diaudit
Celios melihat bahwa data pertumbuhan ekonomi kuartal II yang dirilis BPS janggal dan tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional.

Kebijakan Efisiensi Berdampak ke Honorer & Layanan Publik Daerah
Pemerintah akan lanjutkan kebijakan efisiensi anggaran belanja pada tahun anggaran 2026.

Layanan Publik Tetap Beroperasi saat Cuti Bersama 18 Agustus
Menpan Rini meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengatur penugasan pegawai secara proporsional, sesuai karakteristik layanan masing-masing.

Indeks Lapangan Kerja Lulusan SMA & Sarjana di Level Pesimistis
Persepsi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan untuk tingkat pendidikan SMA dan Sarjana juga masih berada di bawah level optimis (100).

Bapanas Beri Sinyal Bantuan Pangan Beras akan Dilanjutkan
Intensitas penyaluran beras di tahun ini baru dilaksanakan pada Juni dan Juli sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Konsumsi & Investasi Harus Imbang Agar Ekonomi Tumbuh Optimal
Perekonomian Indonesia dinilai tetap punya potensi untuk tumbuh lebih tinggi jika dua mesin penggerak perekonomian berfungsi secara seimbang.

Bantuan Pemerintah hingga Perjalanan Dinas Dipangkas di 2026
Besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L sesuai kebijakan yang ditetapkan Prabowo.

Data BPS Diragukan, Ketum Kadin: Kita Mesti Percaya
Alih-alih mempermasalahkan data, Kadin justru akan fokus untuk mengangkat ekonomi kuartal III 2025 agar tumbuh lebih tinggi.
Wamenkeu Sebut Kenaikan PBB Pati 250% Jadi Kewenangan Daerah
Meski jadi kewenangan daerah, Kementerian Keuangan tetap berperan dalam evaluasi, akan tetapi itu dilakukan setelah melalui proses di tingkat provinsi.

Kadin Yakin Manufaktur RI Kompetitif Hadapi Perjanjian Dagang
Anindya yakin, daya saing industri manufaktur nasional tak akan tergerus karena barang diekspor bahan mentah sementara barang impor banyak barang jadi.
Masuk tirto.id







