Indeks Infrastruktur

Pemerintah akhirnya memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi dan/atau diskonto di sektor infrastruktur.

Pemerintah tetap berencana menggenjot proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2020 yang lebih besar dari tahun ini.

Kebutuhan biaya infrastruktur di pemerintahan kedua Jokowi perlu dana Rp2.000 triliun. Namun, pemerintah hanya sanggup memenuhi 30 persen.

Rencana penurunan pajak akan dikhususkan untuk obligasi di bidang infrastruktur.

Pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur pendukung bagi Bandara Kertajati, salah satunya dimulai dari penyelesaian Tol Cisumdawu.

Dendy mencontohkan, jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung dan Kertajati perlu segera diselesaikan untuk memangkas waktu tempuh.

Sistem lelang dini yang telah dijalankan mampu membuat penyerapan anggaran hingga 31 Mei 2019 mencapai 19,56 persen atau senilai Rp22,4 triliun.

Pelaku bisnis konstruksi menilai, Indonesia masih butuh infrastruktur. Karena itu, bisnis di sektor ini masih menjanjikan.

Jasa Marga dan Mandiri Manajemen Investasi resmi mencatatkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK Dinfra) sebesar Rp423,5 miliar di pasar modal, hari ini (15/4/2109).

Sektor swasta akan lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur jika Prabowo-Sandi menang.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur belum merata. Sebagian besar berkonsentrasi di Sulawesi.

Jokowi memilih BUMN untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Apa dampaknya?

Faisal mengatakan, sebagian besar sumber pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Proyek "infrastruktur langit" sudah menjadi proyek impian pemerintah sejak 1990-an.

Istilah industri 4.0 atau digital di Indonesia semakin hangat jadi perbincangan. Apa dan bagaimana prospeknya?

Presiden menyebut, pengelolaan oleh AP II akan mendatangkan lebih banyak penerbangan domestik dan internasional di Bandara Radin Inten II.

Tanpa menyentuh isu ketimpangan agraria, pembangunan infrastruktur sekadar mempercepat proses komodifikasi sumber daya alam dan manusia.

Dahnil Anzar mempersoalkan pembangunan jalan di era Jokowi. Menurutnya, Jokowi justru memproduksi hoaks. Benarkah?

Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga diharapkan memberikan solusi konkret terkait masalah hukum di sektor energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur.

Jika memang infrastruktur yang dibangun terbukti belum memberi dampak ekonomi, Akhmad menyarankan Jokowi tidak perlu defensif.