Indeks Infrastruktur

Jika swasta tertarik membangun jalan tol di beberapa titik yang menjadi proyek strategis nasional, mereka akan diberikan hak membangun kawasan industri di wilayah itu.

PT Jasa Marga sedang melanjutkan pekerjaan pemeliharaan jalan dengan rekonstruksi perkerasan di ruas tol Jagorawi.

Berdasarkan penelusuran Tirto, korupsi terkait proyek infrastruktur yang ditangani KPK dalam dua tahun terakhir setidaknya ada sembilan kasus.

Bappenas menargetkan kontribusi swasta dalam pembangunan infrasturuk sebesar 42 persen, atau senilai Rp2.707 triliun.

Proyek strategis nasional (PSN) yang digarap pada Periode I Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya terealisasi 46 persen.

Strategi pembangunan periode kedua Jokowi di antaranya dengan pendekatan kebijakan satu peta.

Peringkat Indonesia dalam rangking pembangunan infrastruktur dunia selama 2018 ada di posisi 52. 

Suntikan modal itu diharapkan mampu memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas.

Sebanyak 60% aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa.

Pemerintah hanya mampu menyediakan Rp500 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, realisasi pembangunan unit yang bisa terealisasi 94 persen.

Pagu anggaran infrastruktur menjadi Rp7,1 triliun di APBN 2020.

Tiga ruas tol Trans Sumatera akan dioperasikan akhir tahun ini, panjangnya mengalahkan ruas tol yang berada di pulau Jawa.

Tiga seksi tol Cisumdawu dikebut untuk bisa dioperasikan pada musim mudik 2020.

Tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan utang luar negeri adalah multiplier effects, risiko pembiayaan, dan biaya keekonomian.

Indonesia memiliki keterbatasan anggaran sebagai akibat dari rendahnya tax ratio, bahkan lebih rendah dari rata-rata negara pendapatan menengah bawah.

Pemerintah akhirnya memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi dan/atau diskonto di sektor infrastruktur.

Pemerintah tetap berencana menggenjot proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2020 yang lebih besar dari tahun ini.

Kebutuhan biaya infrastruktur di pemerintahan kedua Jokowi perlu dana Rp2.000 triliun. Namun, pemerintah hanya sanggup memenuhi 30 persen.

Rencana penurunan pajak akan dikhususkan untuk obligasi di bidang infrastruktur.