tirto.id - Pemerintah menargetkan kontribusi swasta untuk proyek infrastruktur RI di periode pemerintahan kedua Joko Widodo sebesar Rp2.707 triliun.
Plt Kasubdit Rancang Bangun II Bappenas Novi Andriani, mengatakan, angka tersebut sekitar 42 persen dari total kebutuhan anggaran pembangunan yang mencapai RpRp6.445 triliun.
"Salah satu cara mengatasi permasalahan investasi untuk infrastruktur publik adalah dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif dan meningkatkan ketertarikan sektor swasta terhadap proyek infrastruktur," ujarnya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).
Selain swasta, ia menjelaskan, nantinya kebutuhan dari biaya pembangunan infrastruktur juga akan dibagi kepada pemerintah dan BUMN.
Pemerintah akan menanggung 37 persen biaya pembangunan infrastruktur atau setara dengan Rp2.385 triliun melalui anggaran APBN selama lima tahun. Sementara perusahaan pelat merah menanggung 21 persen atau setara Rp1.353 triliun.
"Pemerintah hanya sanggup 50 persen kemudian sisanya yaitu 60 persen kami ekspektasikan itu berasal dari pihak swasta. Tentu itu untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru," tuturnya.
Saat ini, lanjut Novi, pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta melalui KPBU dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).
Selain itu, Bappenas juga telah mendorong green finance sebagai sumber pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur, serta telah menyediakan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung peningkatan investasi melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan proses invesatasi.
Ada pun tantangan pemerintah saat menwarkan proyek infrastruktur kepada swasta, sala satunya, adalah mencari bentuk kerjasama yang sesuai dengan standar internasional dan diterima para pelaku bisnis dalam negeri maupun luar negeri.
Ada pula menciptakan peluang kolaborasi bagi investor, sponsor, financier untuk berpartisipasi dalam proyek Infrastruktur yang feasible dan bankable.
"Kami kurang sekali konsultan swasta, ini jujur. Kami butuh keterlibatan aktif dari para konsultan berstandar internasional dalam proses perencanaan hingga transaksi proyek infrastruktur," tandas Novi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
