Indeks Icw

Situs web rekamjejak.net akan diluncurkan pada Januari 2019.

Rp302 miliar dana desa untuk Tolikara dikorupsi. Pemerintah telah berupaya agar itu tak terjadi, tapi toh tetap saja kebobolan.

Peneliti ICW Lalola Easter menyatakan, kecenderungan pelaporan balik oleh para tersangka harus menjadi fokus para calon komisioner LPSK.

ICW juga memprediksikan akan ada kecurangan terkait dana sumbangan untuk kampanye di Pemilu 2019.

Tama Satrya Langkun mengatakan, ukuran kamar sel Setnov yang lebih besar dari tahanan lain membuktikan bahwa pemerintah belum serius dalam mengelola lapas.

Tama Satrya Langkun menilai, pemerintah harusnya melakukan evaluasi besar-besaran terkait pengelolaan lapas di Indonesia. 

Menurut ICW, salah satu langkah yang bisa diambil KPU untuk mencegah eks koruptor terpilih di pemilu, ialah menandai mereka di surat suara.

ICW menyayangkan keputusan MA karena telah meloloskan para napi eks korupsi maju dalam Pileg 2019.

ICW menyayangkan kehadiran para pimpinan KPK ke pesta pernikahan putra Bamsoet.

Tiga pimpinan KPK yang hadir dalam hajatan Bamsoet adalah Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarif.

Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.

ICW menilai pembuatan lapas khusus koruptor maupun penempatan narapidana korupsi di Nusakambangan bukan solusi memutus praktik jual-beli penjara mewah.

Pemberatan hukuman yang dilakukan Artidjo adalah "teror" bagi koruptor. Situasi tersebut menjadikan MA sebagai lembaga yang ditakuti.

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Koalisi gabungan ICW, SPD, Kode Inisiatif dan Perludem melakukan survei dengan responden para ahli bidang pemilu untuk mengukur kinerja KPU dan Bawaslu dalam satu tahun terakhir.

"KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP elektronik pada waktu-waktu ke depan," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun.

Sejumlah aktivis Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk TGPF untuk menyokong penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Selasa, 11 April 2018, kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan tak kunjung terungkap.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.

ICW menyatakan, tindakan korupsi tidak mengenal batasan pendukung pemerintah atau partai yang beroposisi dengan pemerintah.