Indeks Icw

ICW dan KPK meminta kedua capres memaparkan gagasan mengenai solusi penguatan penegakan hukum di sektor sumber daya alam, ketika beradu pendapat di Debat Pilpres tahap kedua. 

ICW menemukan ketidakwajaran data impor 4 komoditas pangan pada periode 2005-2017. Volume impor versi BPS lebih sedikit dari data versi negara penjual atau eksportir. 

ICW menilai penyaluran dana Bansos rawan untuk kepentingan politik. Bawaslu harus mewaspadai hal ini.

ICW meragukan perjanjian MLA antara Indonesia dengan Swiss serta sejumlah negara lain efektif meningkatkan pengembalian aset negara dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan pajak.

ICW meminta KPK tidak membatasi pengusutan pelaku utama dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 dan penerimaan gratifikasi pada Eni Maulani Saragih saja. 

Kasus dugaan penganiayaan seharusnya mudah dibuktikan, tapi polisi juga bisa mengusut kasus dugaan pelanggaran UU ITE oleh KPK saat mengambil bukti.

ICW berharap KPK tetap bekerja dan tidak terganggu meski dua pegawainya dilaporkan oleh Pemprov Papua.

ICW menilai pihak Hotel Borobudur harus diperingatkan untuk tidak menghalangi pengusutan kasus penganiayaan terhadap dua pegawai KPK, pada Sabtu (2/2/2019) kemarin terkait bukti rekaman CCTV yang sempat rusak.

Potensi kerugiannya bisa mencapai Rp5,8 triliun & USD 711 ribu. Pendapatan masyarakatnya pun timpang.

Emerson mengatakan, elit- elit politik menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk memperkaya diri. 

ICW meminta partai politik yang mendaftarkan caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019 harus berani menyampaikannya kepada masyarakat secara umum dan terbuka.

Adnan menegaskan secara moralitas caleg yang tersandung perkara korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.

Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap PNS. Sementara aktor-aktor utamanya masih jarang tersentuh.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Jokowi harus lebih tegas menangani persoalan ini karena PNS koruptor yang masih digaji justru merugikan negara.

Permasalahan ini menunjukan kelalaian kepala daerah dalam menangani permasalahan korupsi.

ICW menyarankan kepolisian memeriksa sejumlah pejabat Kemenpora untuk memperkuat bukti dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017.

Jokowi-Ma'ruf menerima sumbangan dana kampanye dari dua komunitas golf. Diduga terafiliasi dengan perusahaan dan Bendahara TKN.

ICW mencurigai ada korporasi atau sejumlah individu yang ditutupi identitasnya di balik komunitas penyumbang terbesar dana kampanye Jokowi-Ma'ruf.   

"Ada dua nama (dibatalkan), yakni Pak Adnan dan Pak Bambang Widjojanto," ujar Komisioner KPU.