Indeks Icw

ICW mendesak Presiden Jokowi segera membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK, setidaknya pada Mei 2019. 

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

ICW mengingatkan KPK perlu bergegas mengusut 18 kasus korupsi kakap. Apalagi, sebagian dari kasus-kasus itu mendekati masa kedaluwarsa. 

ICW menyatakan dukungannya terhadap keputusan KPK yang mengangkat 21 penyelidik menjadi penyidik.

KPK memberi merespons terkait hasil tren vonis korupsi 2018 yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

ICW menilai putusan MK yang menolak uji materi pasal 87 ayat (4) huruf b UU seharusnya mendorong Kemendagri dan Kemenpan-RB segera memecat semua PNS yang terbukti korupsi. 

ICW mencatat rerata lama hukuman penjara bagi koruptor selama tahun 2018 hanya 2 tahun lima bulan. Selain itu, pada 2018, ada 26 terdakwa korupsi yang menerima vonis bebas.

ICW memberi catatan atas kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta
kekayaannya pada KPK.

ICW menyatakan para pejabat yang tidak menyetor LHKPN seharusnya diberi sanksi tegas. 

Berdasarkan surat keputusan seharusnya pemecatan seluruh terpidana korupsi rampung pada Desember 2018. Namun, kenyataannya hingga kini masih ada ribuan PNS korup yang tercatat aktif dan mendapat gaji.

Menurut ICW, dari 91 serangan terhadap pegiat anti-korupsi, total ada 115 orang yang menjadi korban.

ICW meminta KPK melakukan investigasi terhadap tersangka kasus suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama elite partai golkar, Nusron Wahid.

Peneliti ICW menilai kasus korupsi di Krakatau Steel tidak bisa dianggap sebagai masalah individu. Kasus tersebut justru menunjukkan ada masalah internal yang harus diperbaiki.

Mahkamah Agung merespons kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) agar tidak menerima peninjauan kembali (PK) koruptor di Indonesia.

ICW mengingatkan kepada MA untuk tidak gampang membebaskan napi koruptor dari jeratan hukum.

Berdasar survei terhadap 400 pasien BPJS Kesehatan pada 4 daerah, ditemukan kekosongan obat memicu potensi pelanggaran (fraud) dalam pengadaan obat di fasilitas kesehatan.

Keberadaan situsweb rekamjejak.net merupakan upaya dari masyarakat sipil dalam mengawal Pileg 2019 dan memberikan kesadaran kepada pemilih untuk tak memilih caleg eks napi koruptor.

Masyarakat akan menerima caleg eks napi korupsi, karena dikenal relegius dan dermawan, sehingga menaikkan elelektabilitas. Hal ini jadi preseden buruk bagi partai, karena tak bisa menyaring kader dengan benar.

ICW menantang kedua capres-cawapres serta tim sukses dan partai pendukungnya membuka SPT pajak ke publik, paling lambat sebelum hari pencoblosan Pilpres 2019.