Indeks Ibu Kota Baru

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Pemerintah disarankan menjual gedung-gedung milik negara yang sudah tidak terpakai lagi usai ibu kota pindah. Namun, gedung-gedung bernilai sejarah diminta tidak dijual.

Berdasarkan data BPS, Kalimantan Timur punya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Konsep transportrasi akan disesuaikan dengan desain besar Ibu Kota sebagai green city. Ia juga mencontohkan perlu adanya prasarana angkutan kereta jarak pendek.

Pemerintah telah mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta dan diminta segera menentukan lokasi pasti agar tak terjadi kesulitan nantinya.

Presiden Jokowi membantah pemberitaan bahwa lokasi ibu kota baru sudah diputuskan berada di wilayah Kaltim. Informasi itu semula disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil. 

Kepala Bappenas dan Menteri Perhubungan memiliki pendapat berdea soal sarana transportasi umum utama yang perlu dibangun di ibu kota baru.

Bambang menyebut, lokasinya Ibu Kota baru di Provinsi Kaltim tidak akan terlalu jauh dari kota-kota yang sudah ada terlebih dahulu.

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan lokasi ibu kota baru harus benar-benar dipastikan tidak rawan bencana.

Pembangunan ibu kota baru pada tahap awal akan berfokus di lahan seluas 3000 hektare. Lahan itu akan menjadi lokasi Istana Presiden, Gedung DPR dan kantor kementerian/lembaga.

Fadli Zon menilai pemerintah lebih baik berfokus mengatasi masalah kemiskinan, ketahanan pangan dan energi serta utang terlebih dahulu sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan belum pernah ada ajuan resmi yang diterima DPR dan perlu ada kajian yang lama dan serius mengenai wacana pemindahan ibu kota.

Pengumuman Ibu Kota Baru bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Kepala Bappenas tak membantah lokasinya ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pemanfaat aset pemerintah di Jakarta ditaksir nilainya tak mencapai Rp1 triliun. Dana ini disebut untuk menambah pembangunan Ibu Kota Baru.

Jajak pendapat atau referendum disebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang ingin Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Menpan RB menyebut 800 ribu PNS yang akan pindah ke ibu kota baru, tetapi BKN justru menyebut jumlahnya hanya 600 ribu PNS.

Pemerintah akan memilih lokasi Ibu Kota baru yang bukan termasuk golongan gambut maupun bekas tambang seperti batu bara.

Menteri Perhubungan mengatakan, MRT harus menjadi angkutan massal di ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Fahri Hamzah mengaku telah membaca kajian yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota, namun kajian ini disebut dangkal.