tirto.id - Meski belum resmi diumumkan, informasi soal lokasi pemindahan ibu kota baru Indonesia sudah bocor dari mulut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemarin (22/8/2019), pernyataan afirmatifnya tentang lokasi tersebut langsung muncul sebagai tajuk berita dan bikin ramai sosial media.
"Iya, Kaltim [di Kalimantan Timur] benar. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya," kata Sofyan.
Kaltim, akronim dari Kalimantan Timur, memang jadi salah satu calon provinsi yang diusulkan menjadi lokasi baru bernaungnya pusat pemerintahan RI, meski Kaltim sebenarnya bukan kandidat yang dijagokan.
Saat diusulkan sebagai kandidat Ibu kota, Pemprov Kaltim terkesan "angin-anginan" mempromosikan daerahnya ke pemerintah pusat.
Dari 5 provinsi yang diundang dalam diskusi tentang "Rencana Pemindahan Ibu kota Negara" di Kantor Staf Kepresidenan, awal Mei lalu, hanya Pemprov Kaltim yang mengutus pejabat setingkat Kepala Bidang.
Empat provinsi lainnya, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Timur, kompak diwakili gubernur saat memaparkan keunggulan daerahnya masing-masing.
Meski demikian, provinsi terluas ketiga di Indonesia ini punya sejumlah keunggulan dibandingkan kandidat ibu kota lainnya. Pertama, karena ia terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II--sisi Barat jalur perdagangan internasional.
Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia juga cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara 5 calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Jika rencana yang dibocorkan Sofyan benar, Kaltim punya empat usulan kota/kabupaten yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.
Keempat kota itu berdasarkan keterangan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Kaltim, Yusliando, memenuhi sejumlah kriteria pemerintah pusat, antara lain dominasi kepemilikan lahan oleh negara, ketersediaan lahan inti minimal 500 hektar, tingkat kerawanan bencana rendah, serta pembiayaan infrastruktur rendah.
Kesiapan Infrasturktur Energi dan Transportasi
Di samping itu, Yusliando menyebut ketersediaan infrastruktur energi di provinsi itu juga memadai. Surplus energi listrik disebut mencapai 250 MW, dengan rencana pengembangan Pembangkit listrik berkapasitas 1.300 MW hingga 2024.
Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Kaltim juga punya dukungan energi gas untuk calon ibu kota dengan panjang ruas transmisi 61,2 km dari Bontang hingga Banjarmasin. Cadangan gas di provinsi itu sendiri mencapai 11.713,9 billion cubic feet (bcf).
Selain Infrakstruktur energi, Kaltim punya dua bandara yakni Bandara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Temanggung Pranoto di Samarinda. Tak hanya itu, provinsi ini juga memiliki dua pelabuhan yakni Semayang di Balikpapan dan Palaran di Samarinda serta satu Terminal Petikemas di Kariangau.
Infrastruktur lain yang dimiliki adalah Jalan Arteri (Trans Kalimantan), jalan tol Balikpapan, serta jalan kolektor Samarinda-Balikpapan (pesisir pantai).
Pada semester I/2019 lalu, produk domestik regional bruto (PDRB) yang jadi motor penggerak ekonomi kaltim tumbuh 5,34 persen year on year. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pertambangan dan industri menjadi lapangan usaha yang paling dominan memberikan kontribusi ke PDRB, dengan porsi masing-masing 46 persen dan 17,69 persen.
Sementara tiga lapangan usaha lainnya adalah konstruksi, pertanian dan perdagangan dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,46 persen, 7,86 persen serta 6,10 persen. Tentu dibandingkan rata-rata nasional, provinsi yang dikepalai oleh Isran Noor itu menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Melihat seluruh potensi tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung mempertanyakan alasan pemilihan Kaltim. Jika tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke setiap wilayah, kata dia, tampaknya seluruh potensi yang dimiliki Kaltim perlu dipertimbangkan kembali.
"Apakah sudah diukur berapa Pertimbuhan ekonomi daerah yang jadi calon ibu kota? Kalau dia sudah bagus pertumbuhannya, kenapa anggaran itu tidak digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah lain?" ujar Lisman kepada reporter Tirto, Jumat (23/8/2019).
Jokowi Masih Tunggu Kajian
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menampik pemberitaan yang menyebut sudah ada keputusan bahwa lokasi ibu kota baru berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Akan kami umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (22/8/2019).
Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, pada 16 Agustus 2019 lalu, Jokowi meminta izin kepada anggota parlemen untuk memindahkan ibu kota.
"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta.
Jokowi menyatakan ibu kota bukan hanya simbol identitas, tetapi juga representasi dari kemajuan bangsa.
"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," jelasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Gilang Ramadhan
