Ibu Kota Pindah, Politikus Perindo Usul Gedung Pemerintah Dijual

tirto.id - Founder Bhineka Insitute, Arya Sinulingga menyarankan pemerintah menjual gedung-gedung milik kementerian atau lembaga yang tidak dipakai lagi usai pemindahan ibu kota dilaksanakan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut mengatakan biaya hasil penjualan gedung-gedung pemerintah itu bisa digunakan untuk membiayai pemindahan ibu kota.

“Gedung-gedung di sini [Jakarta] kalau enggak dimanfaatkan dijual juga boleh untuk membiayai,” kata Arya dalam diskusi “Gundah Ibukota Dipindah” di d’consulate, Jakarta pada Sabtu (24/8/2019).

Meskipun demikian, mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tersebut menambahkan tidak semua gedung pemerintah harus dijual.

Menurut dia, beberapa gedung sebaiknya dipertahankan menjadi milik negara. Misalnya, istana negara dan gedung-gedung lain yang memiliki nilai sejarah.

Arya berpendapat pemindahan ibu kota tetap memerlukan peran swasta dalam pembiayaannya. Dia menilai pelibatan swasta tidak perlu dicurigai bahwa pembangunan ibu kota baru menguntungkan pihak tertentu.

“Kita bisa agar swasta melihatnya sebagai peluang. Enggak harus kita haram-haramkan,” ucap Arya.

Di tempat yang sama, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam juga berharap gedung pemerintah yang memiliki nilai sejarah dipertahankan menjadi milik negara meski ibu kota pindah dari Jakarta.

Asvi mengingatkan agar pemerintah tidak mengkomersialisasikan bangunan seperti istana negara dan gedung parlemen.

“Itu kalau pindah akan dibangun istana di lokasi ibu kota baru. Yang lama akan tetap jadi istana. Menurut pandangan saya jangan disewakan,” ujar Asvi.

“Kalau istana presiden kan bersifat historis,” tambah Asvi.

Sementara gedung-gedung tanpa nilai sejarah, menurut Asvi, bisa saja pemerintah menerapkan perlakuan lain, seperti disewakan atau dikomersialisasikan.