Indeks Hukum

Komnas HAM berharap pemerintah dan aparat melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus ini.

Polisi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Serbia.

LBH Papua mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI segera memproses hukum prajurit TNI yang terlibat penyiksaan warga sipil Papua.

Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

TPN membawa sejumlah dokumen penunjang atau alat bukti-bukti kecurangan Pilpres ke MK.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melakukan mutasi jabatan terhadap 52 perwira tinggi (Pati) TNI di tiga matra.

Rumadi Ahmad mendorong TNI untuk menindak tegas prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.

Menurut Kapolda Metro Jaya, saat ini berkas perkara Firli Bahuri masih di tangan penyidik. Dia hanya memastikan pada waktunya kasus ini akan tuntas.

Polri menegaskan untuk perkara ITE yang sudah berjalan penanganannya tidak berlaku surut. Artinya, akan dituntaskan sampai pemberlakuan aturan baru.

Sekira seribuan mahasiswa jadi korban TPPO berkedok program magang di Jerman. Pelaku sudah ditetapkan dan semua korban sudah kembali ke Indonesia.

Jika ganjil genap diberlakukan saat mudik, penindakan penilangan dilakukan secara persuasif seperti teguran, peringatan, dan sosialisasi terlebih dahulu.

Selain mengkritik hal-hal penting dalam pemilu, Komnas HAM juga mengimbau pemerintahan selanjutnya menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai landasan nilai.

KPK menyita 10 bidang tanah dan bangunan milik Gubernur non aktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan suap di Pemprov Maluku Utara.

ICJR setuju pada putusan MK karena kritik terhadap penyelenggara negara tak boleh dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.

Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan adanya transfer uang dari SYL sebesar Rp840 juta.

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Putusan MK adalah kemenangan bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini mempertahankan ruang hidupnya dari upaya perampasan. 

"Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan para pemohon [Haris-Fatia] untuk sebagian," bunyi putusan nomor 78/PUU-XXI/2023.

Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan menilai tuduhan yang disampaikan JPU tanpa didasari alat bukti maupun barang bukti yang sah.