Indeks Hukum
Merunut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua hingga Desakan Investigasi
Komnas HAM berharap pemerintah dan aparat melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus ini.
Polres Bandara Soetta Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Serbia
Polisi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Serbia.
LBH Papua Desak Proses Hukum Penyiksaan Warga Papua oleh TNI
LBH Papua mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI segera memproses hukum prajurit TNI yang terlibat penyiksaan warga sipil Papua.
Kasus Daniel Frits & Komitmen Anti-SLAPP di Indonesia Masih Loyo
Budaya hukum di Indonesia masih rentan bagi pejuang lingkungan dan HAM karena dipakai mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Resmi Gugat Hasil Pilpres Ke MK, TPN Siapkan 30 Saksi & 10 Ahli
TPN membawa sejumlah dokumen penunjang atau alat bukti-bukti kecurangan Pilpres ke MK.
Panglima TNI Mutasi 52 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melakukan mutasi jabatan terhadap 52 perwira tinggi (Pati) TNI di tiga matra.
Respons Istana soal Video Dugaan Penyiksaan Warga Papua oleh TNI
Rumadi Ahmad mendorong TNI untuk menindak tegas prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.
Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet
Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.
Kapolda Metro Jaya Soal Kasus Firli Bahuri: Nanti Akan Tuntas
Menurut Kapolda Metro Jaya, saat ini berkas perkara Firli Bahuri masih di tangan penyidik. Dia hanya memastikan pada waktunya kasus ini akan tuntas.
Polri: Kasus UU ITE Tak Berlaku Surut Meski Pasal Dihapus
Polri menegaskan untuk perkara ITE yang sudah berjalan penanganannya tidak berlaku surut. Artinya, akan dituntaskan sampai pemberlakuan aturan baru.
Polri: Seluruh Korban TPPO di Jerman Sudah Kembali ke Indonesia
Sekira seribuan mahasiswa jadi korban TPPO berkedok program magang di Jerman. Pelaku sudah ditetapkan dan semua korban sudah kembali ke Indonesia.
Polri: Penilangan Persuasif Jika Gage Diberlakukan Saat Mudik
Jika ganjil genap diberlakukan saat mudik, penindakan penilangan dilakukan secara persuasif seperti teguran, peringatan, dan sosialisasi terlebih dahulu.
Komnas HAM Kritik Kekerasan hingga Netralitas Aparat pada Pemilu
Selain mengkritik hal-hal penting dalam pemilu, Komnas HAM juga mengimbau pemerintahan selanjutnya menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai landasan nilai.
KPK Sita 10 Bidang Tanah Milik Gubernur Nonaktif Maluku Utara
KPK menyita 10 bidang tanah dan bangunan milik Gubernur non aktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan suap di Pemprov Maluku Utara.
Sepakati Putusan MK, ICJR: Mengkritik adalah Hak & Dilindungi
ICJR setuju pada putusan MK karena kritik terhadap penyelenggara negara tak boleh dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.
Sahroni Penuhi Panggilan Penyidik KPK Jadi Saksi Eks Mentan SYL
Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan adanya transfer uang dari SYL sebesar Rp840 juta.
Langkah Bahlil Laporkan Narasumber Tempo Ancam Kebebasan Pers
Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.
MK Tolak Gugatan yang Minta Kawasan Pesisir Jadi Wilayah Tambang
Putusan MK adalah kemenangan bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini mempertahankan ruang hidupnya dari upaya perampasan.
MK Kabulkan Gugatan Haris-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoaks
"Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan para pemohon [Haris-Fatia] untuk sebagian," bunyi putusan nomor 78/PUU-XXI/2023.
Hasbi Hasan Bantah Terima Uang Rp3 Miliar dan Tas Mewah
Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan menilai tuduhan yang disampaikan JPU tanpa didasari alat bukti maupun barang bukti yang sah.