Indeks Hti

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Wakil Presiden menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa HTI salah satunya karena melanggar sila ketiga

Diskusi atau forum keilmuan maupun berkumpul merupakan hak warga negara yang telah diatur dalam Undang-undang.

MUI mengkritik tindakan GP Ansor Bangil dan sejumlah organisasi sayap NU lain yang menolak kedatangan Felix Siauw di Masjid Manarul Gempeng, Bangil.

Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Menurut Hidayat PKS dan HTI memiliki sikap yang berbeda terhadap demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto resmi mendaftarkan gugatan atas SK Menkumham terkait pembubaran ormas ini ke PTUN pada 13 Oktober lalu.

Azyumardi Azra menilai Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Sebaliknya, Yusril justru mendorong agar Komisi II menolak Perppu No 2 tahun 2017 itu.

Fraksi PKS akan mengusulkan revisi terbatas terkait UU Ormas daripada menerima Perppu.

Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.

Komisi II DPR RI akan mengundang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan lanjutan Perppu Ormas.

Amien Rais akan hadir dalam aksi 299 yang bertujuan menolak Perppu Ormas dan kebangkitan Komunisme Gaya Baru.

Juru Bicara HTI sebelum dibubarkan, Ismail Yusanto menegaskan bahwa tidak ada anggota HTI yang terdaftar atas nama Dodik Ikhwanto di Palembang.

Pemerintah yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan HTI terkait Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menpora Imam Nahrawi akan segera memanggil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault terkait pernyataannya mendukung HTI.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil menekankan pada semua anggota Ansor dan Banser untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada persekusi terkait beredarnya daftar anggota HTI.

Pada 1965, Amerika Serikat menyuplai daftar anggota dan simpatisan PKI terkait pembantaian pasca-G30S.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI.

Pihak rektorat ISI mengatakan pembatasan pengaruh paham HTI menghindari upaya memberangus kebebasan.