Indeks Hti

Otonomi kampus itu dalam perkara kebebasan akademik. Tapi tidak dalam konteks mengganti ideologi negara.

Bagaimana proses para pelajar dan mahasiswa bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia?

Selain merekrut mantan anggota HTI, PBB juga banyak merekrut anggota Front Pembela Islam (FPI) seperti Habib Muchsin Alatas.

Seorang dosen Undip saat ini sedang menjalani pemeriksaan etik dan disiplin PNS karena diduga mendukung HTI.

Tuan rumah acara diskusi merasa penyelenggara tidak konsisten dengan kesepakatan soal tema diskusi.

Daniel menyatakan bahwa pendapatnya tentang pembubaran HTI merupakan kebebasan berpendapat. Namun, ITS tetap memeriksa Daniel dan dua koleganya.

Buat kalian yang ketinggalan
informasi sepekan lalu,
yuk tonton video ini!

PNS simpatisan HTI bisa terancam sanksi. Upaya serupa di era Orba dilakukan terhadap orang yang disebut terkait PKI, tanpa proses pembuktian.

Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini dianggap punya pandangan yang sama dengan HTI dalam gerakan menegakkan syariat Islam.

HTI akan mengajukan banding usai PTUN memutuskan menolak eksepsi mereka.

Hijrah eks HTI ke
Partai Bulan Bintang.

Zulkifli Hasan menilai putusan PTUN Jakarta menolak gugatan HTI menguatkan keputusan pemerintah membubarkan organisasi itu.

"Ini berarti pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata sebagaimana Perppu Ormas, tetapi juga secara hukum telah sah," kata Ace.

"Kita tiap Kamis selalu kawal sidang ini dan kita mau tahu putusan dari hakim," ucap Sri Mulyati

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan bahwa PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan kepada PTUN.

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap menerima eks anggota HTI sebagai kader partai itu. Menanggapi wacana ini, KPU menyatakan semua warga negara berhak menjadi kader parpol.

Philipus Mandiri Hadjon jelaskan dasar sanksi administratif bagi HTI dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum

Wayan mengatakan, pernyataan Daud menjadi bukti HTI berniat menegakkan khilafah.

Tim kuasa hukum Kemenkumham optimistis majelis hakim PTUN akan menolak gugatan pihak Eks-HTI.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.