Indeks Hipmi

Jokowi tidak ingin Indonesia diguncang masalah politik dalam negeri di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

HIPMI menyebut Indonesia membutuhkan vaksin lain selain vaksin COVID-19 dalam menghadapi pandemi, yakni vaksin ekonomi.

Jokowi mengklaim pemerintah akan terus mendukung UMKM di masa pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi.

HIPMI berharap agar mendapatkan akses vaksinasi mandiri demi membantu program vaksinasi yang saat ini digalakkan pemerintah.

Maraknya gugatan kepailitan kepada perusahaan dipicu longgarnya undang-undang.

Pemerintah melalui Kemenkeu telah mengucurkan dana Rp30 triliun ke bank milik negara untuk kredit UMKM. Di sisi lain, beberapa asosiasi pengusaha juga menunggu bantuan kredit modal kerja.

Relaksasi stimulus pinjaman dan pajak ke UMKM akan membantu pengusaha kecil bertahan di tengah pandemi.

Hipmi menilai pelatihan lewat Kartu Prakerja berpotensi tak menjawab kebutuhan dunia usaha.

HIPMI memperkirakan surat utang global itu berpotensi lebih banyak mudaratnya meski pemerintah bisa mendapatkan dana segar dengan waktu singkat.

Himpi meminta perbankan melonggarkan pembayaran kredit di tengah perlambatan ekonomi akibat Corona atau COVID-19.

Presiden Jokowi sebut Sandiaga sebagai capres 2024 hingga janjikan proyek BUMN untuk HIPMI lewat Erick Thohir.

Kelas mengah Indonesia di tahun 2020 diprediksi mencapai 141 juta jiwa. Pengusaha diminta kerja keras untuk penuhi kebutuhan domestik.

Selain menggenjot investasi untuk masuk ke RI, Presiden Jokowi juga ingin ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia.

Direktur PT Bank DBS Indonesia, Rudy Tandjung menyerahkan piagam kepada Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Fahreza Achmad sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin dalam penyelenggaraan DBS SME Academy di Jakarta (29/8/2019).

Pengusaha di daerah tak merasakan perubahan dengan perubahan batas bawah tarif tiket pesawat. 

Calon presiden nomor urut 01 Jokowi mengaku bertemu beberapa organisasi pengusaha untuk membahas penurunan pajak usaha.

Bergabungnya Rosan dan Bahlil disebut tidak berkaitan dengan kebutuhan logistik kampanye Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Menteri Perdagangan menilai tengkulak itu tidak bisa diperangi karena membantu para petani mendapatkan modal.

"Dari awal karena masukan dari Kadin dari Hipmi, lelang konsolidasi ini sangat tidak adil bagi usaha kecil dan usaha menengah," kata Sandiaga.

Anggawira menjelaskan pihaknya khawatir bahwa revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi hal yang bisa menghancurkan industri kreatif nasional.