Indeks Hasil Audit Bpk

Ditemukan adanya beberapa laporan keuangan di Kabupaten Sorong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan dana APBN di rekening pribadi terjadi di Kemenhan, Kemenag, Bawaslu, KLHK dan Bapeten.

Polri menunggu hasil audit BPK untuk memulai penyelidikan dugaan korupsi Asabri.

Kementerian Keuangan akan membuat sistem informasi terintegrasi agar dapat memantau piutang wajib pajak.

KPK menyatakan akan mendukung penuh BPK dalam menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim.

KPK menyatakan siap membantu BPK menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim. KPK dan BPK juga sudah berkoordinasi membahas gugatan tersebut.

Mantan Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan menyatakan BPK tidak menemukan masalah dalam proses akuisisi Blok BMG. 

Sjamsul Nursalim menggugat Auditor Utama BPK karena menilai hasil audit investigasi yang dikeluarkan cacat hukum.

Inalum mengklaim penerbitan IUPK Freeport Indonesia tidak terhambat masalah kerusakan lingkungan yang pernah menjadi temuan BPK.

Pimpinan KPK mengingatkan pemberian opini WTP belum menjamin birokrasi pemerintahan benar-benar bebas dari korupsi.

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Permintaan audit dana otsus Papua menguat seiring kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua.

BPK mengklaim telah memeriksa secara internal auditor yang ditangkap KPK terkait kasus suap dari sebuah perusahaan untuk mempermudah audit laporan keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kemungkinan adanya indikasi jual beli opini audit BPK.

Djarot mengatakan dirinya tetap percaya pada audit BPK sebab selama ini menurutnya sistem audit di BPK berjalan dengan baik.

BPK menemukan sia-sianya anggaran karena sejumlah proyek listrik PLN berpotensi mangkrak. PLN menampik temuan BPK, dan menyebut tidak ada masalah dalam proyek listrik yang berjalan.

Kejaksaan Agung bersikukuh penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di korupsi mobil listrik sudah tepat meskipun bukti kerugian negara di perkara ini belum berdasar audit BPK RI.

Penyidik Bareskrim Polri akan segera memperjelas status Syviana Murni di kasus dugaan korupsi hibah untuk Pramuka DKI Jakarta setelah hasil audit BPK keluar.

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.