Indeks Hasan Nasbi

Komisaris PT Pertamina, Hasan Nasbi, memastikan pemerintah mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz dan mencari sumber minyak di luar Timur Tengah.

Sejumlah tokoh juga tampak berkunjung ke rumah Jokowi di Sumber, Solo, seperti Budi Arie dan Hasan Nasbi.

Ini menanggapi kritik dari Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, mengenai gaya komunikasinya yang dinilai dapat melemahkan pemerintahan.

Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina per 11 September 2025.

Hasan Nasbi mewajarkan penayangan iklan Presiden Prabowo Subianto di bioskop.

Istana memastikan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan demonstrasi sebab dilindungi undang-undang.

Kepala PCO Hasan Nasbi, mengingatkan perusakan fasilitas umum saat unjuk rasa tidak dilindungi UU.

Hasan Nasbi membocorkan materi pidato Presiden Prabowo yang akan disampaikan dalam acara PBB September mendatang.

Hasan Nasbi menyatakan jabatan menteri Haji dan Umrah bakal ditentukan Presiden Prabowo Subianto.

Hasan Nasbi mengklaim pemerintah tak menemukan adanya nampan atau ompreng yang dipakai untuk MBG mengandung minyak babi.

Hasan Nasbi melihat kenaikan PBB-P2 saat ini hanya terjadi di Kabupaten Pati saja.

Hasan Nasbi sendiri heran, padahal data selama ini dikeluarkan oleh pemerintahan sama, yakni menggunakan data BPS.

Hasan Nasbi menjelaskan, penetapan tanggal tersebut bermakna sebagai pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pencapaian ini juga merupakan buah dari perjuangan keras tim negosiator Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.

Di tengah kondisi ketidakpastian saat ini pemerintah masih optimistis dapat mengejar pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan dorongan agar tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri opsi yang menarik.

Pemerintah Pusat tidak tinggal diam usai Trump mengancam penambahan tarif tersebut.

Istana merespons pernyataan Fadli Zon, yang mempertanyakan bukti adanya pemerkosaan perempuan pada 1998 dalam sejarah Indonesia.

Beberapa pejabat yang saat ini rangkap jabatan, kata Hasan Nasbi, tidak melanggar apapun karena pelarangan bukan termasuk dalam amar putusan.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkap alasan Presiden Prabowo, membatalkan diskon tarif listrik 50 persen yang diberikan kepada masyarakat.