Indeks Hakim Mahkamah Konstitusi

Sejumlah kasus kejahatan hakim muncul salah satunya karena lemahnya pengawasan.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dapat digugat di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri merespons soal Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang sempat menarik pernyataan soal hakim MA terseret kasus suap.

Pemberian penghargaan dari Jokowi kepada para hakim MK dikhawatirkan ganggu independensi MK saat menangani perkara uji materi UU Cipta Kerja.

Hasil uji kelayakan itu harus dibuka ke publik agar bisa melihat pengalaman sebelas calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

MA mengklaim telah melakukan upaya pembersihan di lingkungan peradilan.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan penerimaan suap uji materi UU Peternakan di MK, Patrialis Akbar, akan digelar hari ini.

"Presiden sudah memutuskan calon hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilapori oleh Pansel, ada beberapa calon. Kemudian dipilih satu," kata Staf Khusus Presiden Johan Budi.

Patrialis Akbar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Konstitusi.

Pansel Calon Hakim MK meminta publik memelototi rekam jejak para calon pengganti posisi mantan Hakim Konstitusi tersangka suap di KPK, Patrialis Akbar.

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, Harjono menilai sepinya peminat itu terjadi karena banyak para calon yang menganggap sulitnya kriteria yang diajukan. Padahal, kata dia, untuk mengganti sosok Patrialis ini, pihaknya tidak mewajibkan calon harus berasal dari hakim karir.