Indeks Hak Asasi Manusia

Penghargaan bernama resmi Ambassador of Conscience Awards itu diberikan kepada orang dan kelompok yang menunjukkan keberanian dan inspirasi.

Reza Idria & Azhari Aiyub, dua penulis dari Aceh, mengisahkan teror dan kejahatan kemanusiaan dari tempat paling brutal selama dasawarsa terakhir rezim Soeharto.

Ditemukan bongkahan berlian besar 706 karat di Kono, Sierra Leone. Berlian di sana kerap membawa petaka perang sipil.

Temuan dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat 1965 harus ditindaklanjuti Komnas HAM.

Para transgender telah diperlakukan secara tidak adil bahkan oleh hukum pidana di Arab Saudi. Mereka bisa saja dieksekusi jika ditangkap pada hukum yang sama untuk kedua kalinya.

Jika nasionalisme hanya dipakai untuk memaki dan mengusir Freeport, maka nasionalisme hanya sekadar penguasaan

Sepanjang hidupnya, Thukul mengajak dan membangunkan keberanian orang dengan pelbagai cara.

Film tentang seorang penyair yang dihilangkan oleh rezim Soeharto, mengambil masa saat bersembunyi dari kejaran tentara dan intelijen Orde Baru. Personal sekaligus politis: menuntut negara untuk segera menuntaskan kasus kejahatan atas kemanusiaan.

Pengaduan terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima Komnas HAM meningkat pada 2016. Kasus terbanyak adalah pembatasan, pelarangan, dan perusakan tempat ibadah. Kaum minoritas terbaru yang jadi sasaran adalah Gafatar, hampir 7.000 anggotanya diusir dan ditahan, sebagian lain dipidanakan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan tahun ini mayoritas pelanggaran hak anak terkait keluarga dan pengasuhan alternatif dilakukan oleh ibu.

Pasal-pasal penistaan agama sudah memakan banyak korban. Pasal ini bukan hanya mengkriminalkan orang-orang yang dianggap menista agama, tapi juga menimbulkan efek domino yang mengerikan: penganiayaan dan perburuan kelompok minoritas. Seperti terjadi pada orang Syiah dan Ahmadiyah.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia yang dimiliki kelompok LGBT. Tapi Indonesia bersama 16 negara lain berusaha memblokir rencana yang akan menyertakan hak mereka dalam strategi urban baru PBB.

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Mengenang Munir tak harus menjadi pejuang keadilan seperti Munir. Mengenang Munir juga tak selalu untuk mengingatkan masyarakat tentang kasus Munir. Mengenang Munir dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana: meniru sosoknya, menjadi ada dan dikenang karena apa yang ia lakukan.

BNPT berkolaborasi dengan Komnas HAM terkait penanggulangan terorisme yang sejalan dengan penegakkan hak asasi manusia. Implementasi tersebut diperlukan sebab dampak terorisme itu terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman.

Hukum di Eropa memberikan hak kepada orang-orang untuk meminta data pribadinya yang tak lagi relevan dihapus dari internet. Ia bernama Hak untuk Dilupakan. Sejak mulai diterapkan, permintaan penghapusan data kepada mesin pencari mengalami peningkatan.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-452 di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menolak Wiranto menjadi Menkopolhukan.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-451 di depan Istana Negara, Kamis, (21/7). Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.