Indeks Hak Asasi Manusia

Kapasitas lapas itu untuk 200 tahanan, namun di sana dihuni oleh 1064 tahanan.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Mengintimidasi, menskorsing, bahkan dituding sengaja menyerempet mahasiswa yang demo ... inilah segelintir tindakan Fathur Rokhman.

Mereka menuturkan sepenggal pengalaman hidupnya sebagai LGBT di Indonesia.

Nasib LGBT di Indonesia: digerebek di ruang privat, dijerat UU Pornografi, dan dipermalukan di depan umum.

Persekusi terhadap kelompok LGBT telah melahirkan ketakutan mendalam dan menghambat kerja-kerja penyuluhan HIV.

Kebencian terhadap kelompok LGBT. Persekusi dan pemidanaan atas minoritas seksual dan identitas gender. Hak kesehatan.

Rumusan dalam rancangan kitab hukum pidana menyasar kelompok rentan, termasuk LGBT.

Kasus penyiksaan belum tentu kasus salah tangkap. Tapi korban salah tangkap sudah pasti disiksa polisi.

Korban-korban salah tangkap dan penyiksaan sulit mendapatkan ganti rugi setimpal saat menuntut balik proses hukum dan peradilan yang cacat.

Cerita seorang bocah dari Nias yang divonis mati atas kasus pembunuhan yang tak pernah dilakukannya.

Mata rantai pembunuhan di Papua tumbuh subur akibat pelakunya kebal hukum, menurut laporan Amnesty Internasional Indonesia.

Dalihnya menciptakan stabilitas, tapi, ditempuh dengan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Korbannya? Lagi-lagi masyarakat kelas bawah.

Sebagaimana di Indonesia, pemerintah Cina menuding gerakan memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai "agenda Barat".

YLBHI menilai ada alasan kuat yang mendasari permintaan Komnas HAM untuk memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Undang-undang mengamanatkan kejahatan HAM mesti diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekeluargaan.

"[Peran DKN] Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal tidak [ditangani DKN]."

"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.