Indeks Hak Asasi Manusia

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.

"Kalau belum dilaksanakan jangan tanya macam-macam dulu," kata Wiranto.

Pandangan mengesampingkan HAM dinilai kurang tepat dalam pemberantasan teroris.

Tugas pemerintah adalah memberi rasa aman warga, bukan mengeksploitasi ketakutan dengan cara yang juga menakutkan.

Setelah 20 tahun reformasi, bangsa Indonesia masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

Penanggulangan terorisme dengan menafikan HAM akan berakibat buruk. Salah satu sebabnya: sangat mungkin informasi didapat dari pelaku yang takut dengan metode penyidikan.

Indonesia tidak mengakui hak untuk mati dan hanya mengakui hak untuk hidup.

Dinsos membuat iklan yang menuliskan eks narapidana, pengemis, LGBT, dan ODHA sebagai sampah masyarakat yang harus diperangi.

Detik arloji.
Berdetak dan abadi
masih berbunyi.

Abdul Hakim akan dimakamkan usai salat Jumat di Kober Kemang Pratama 3.

"Rencana nanti jam salat jumat dibawa ke masjid dulu, lalu solat Jumat kemudian langsung dimakamkan di Kemang Pratama 3," kata Sandra.

Dewa junjungan.
Pegangan keadilan
kaum pinggiran.

Sejumlah organisasi HAM dari belasan negara di Asia membentuk aliansi untuk melawan praktik kekerasan dan penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.

Terdapat 37 laporan kasus penyiksaan yang masuk ke LBH Jakarta.

Walhi menilai pemerintah Indonesia selama ini belum serius mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

“Upaya kami saat ini memang fokus memacu investasi masuk, tapi tidak lantas menyampingkan HAM."

Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM

Aceh tak punya pilihan selain menunjukkan bahwa Syariat Islam di provinsi itu mampu menampung beragam tafsir dan cara pandang dalam memahami Islam.

Ketegangan berbalut baju agama di Papua dalam tiga tahun terakhir mendorong Papua mengikuti tren intoleransi di banyak daerah Indonesia.

Menurut Sultan, UIN tidak melarang penggunaan cadar, tapi hanya memberikan konseling bagi mahasiswa bercadar.