Indeks Hak Asasi Manusia

Undang-undang mengamanatkan kejahatan HAM mesti diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekeluargaan.

"[Peran DKN] Pencegahan, antisipasi dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi terhadap konflik sosial. Masalah yang berskala nasional, kalau skala lokal tidak [ditangani DKN]."

"Ini [DKN] melengkapi supaya ada solusi, jangan terkatung-katung. Tapi yang jauh lebih penting sekarang dan masa depan," kata Jimly.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Berkas penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung namun belum ada titik terang.

Komnas HAM menegaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu harus melalui jalur hukum.

Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai hasil penyelidikan lembaga itu.

Meski menjadi komunitas Islam di Indonesia yang dianiaya sejak 2001, ia tak meredupkan niat Ahmadiyah untuk berkarya bagi sesama.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Presiden Jokowi dan keluarga korban pelanggaran HAM akhirnya bertatap muka, Kamis (31/5/2018)

Menurut Prof. Dawam, tujuan Indonesia didirikan tak sekadar menjadi negara kesejahteraan, melainkan harus pula berkeadilan sosial.

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.

"Kalau belum dilaksanakan jangan tanya macam-macam dulu," kata Wiranto.

Pandangan mengesampingkan HAM dinilai kurang tepat dalam pemberantasan teroris.

Tugas pemerintah adalah memberi rasa aman warga, bukan mengeksploitasi ketakutan dengan cara yang juga menakutkan.

Setelah 20 tahun reformasi, bangsa Indonesia masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

Penanggulangan terorisme dengan menafikan HAM akan berakibat buruk. Salah satu sebabnya: sangat mungkin informasi didapat dari pelaku yang takut dengan metode penyidikan.

Indonesia tidak mengakui hak untuk mati dan hanya mengakui hak untuk hidup.

Dinsos membuat iklan yang menuliskan eks narapidana, pengemis, LGBT, dan ODHA sebagai sampah masyarakat yang harus diperangi.

Detik arloji.
Berdetak dan abadi
masih berbunyi.