Indeks Hak Angket Dpr
Usulan Hak Angket kepada KPK Disampaikan di Rapat Paripurna
DPR berencana menggulirkan hak angket ke KPK setelah lembaga antirasuah itu menolak membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam S Haryani.
Pimpinan DPR Kompak Sebut Hak Angket KPK Bukan Intervensi
Tiga Wakil Ketua DPR RI kompak berpendapat wacana Hak Angket yang digulirkan Komisi III untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani bukan intervensi ke penanganan kasus e-KTP.
Tak Mudah Menyingkirkan Ahok dari Balai Kota
Usulan hak angket "Ahok Gate" akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR. Namun, di atas kertas, dengan menghitung konstelasi koalisi, tak mudah meloloskan usulan Ahok Gate ini.
Hak Angket Status Ahok akan Dibahas di Sidang Paripurna DPR
Usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama, yang diaktifkan kembali oleh pemerintah sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan dibacakan di sidang Paripurna DPR RI pada pekan ini.
Empat Fraksi DPR Tetap Ingin Ahok Dinonaktifkan
Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat tetap bersikeras menggulirkan isu hak angket kepada pemerintah terkait status gubernur aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Tak Peduli Fatwa MA, DPR Tetap Ajukan Hak Angket Ahok Gate
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pengajuan hak angket "Ahok Gate" tidak terpengaruh hasil tafsir dari fatwa Mahkamah Agung, sehingga tetap bisa bergulir.
Mendagri Ajukan Pendapat Hukum ke MA Soal Pengangkatan Ahok
Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke MA terkait pro dan kontra penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah berstatus terdakwa.
Hanura Nilai Usulan Hak Angket Pengangkatan Ahok Tak Tepat
Fraksi Partai Hanura di DPR menilai usul hak angket terkait keputusan pemerintah menetapkan kembali Basuki T. Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak tepat karena bukan persoalan yang berdampak luas pada masyarakat.
Fadli Sebut Usulan Hak Angket Akan Dibacakan dalam Paripurna
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat pimpinan DPR memutuskan untuk memasukkan agenda pembacaan surat pengajuan Hak Angket 'Ahok Gate' pada Rapat Paripurna pada tanggal 23 atau 24 Februari 2017.
DPR Bersikukuh Ajukan Hak Angket untuk Berhentikan Ahok
Empat fraksi di DPR mengajukan hak angket terkait kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah dirasa tidak bersikap adil.
Mendagri Enggan Komentari Hak Angket Status Gubernur Ahok
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya usulan Hak Angket DPR RI terkait pengaktifan kembali status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Tak Setuju Ahok Jadi Gubernur, Gerindra Bentuk Pansus Angket
Fadli Zon menduga bahwa keputusan Kemendagri yang kembali mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melanggar UU KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fraksi PKS Ikut Mendukung Hak Angket Status Gubernur Ahok
Fraksi PKS DPR RI ikut mendukung pengajuan Hak Angket DPR RI, terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
4 Fraksi DPR Gulirkan Hak Angket Terkait Pengangkatan Ahok
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan fraksi partainya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus terkait masalah Ahok. Ia menduga bahwa keputusan Mendagri yang mengangkat Ahok telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Demokrat Usulkan Hak Angket Soal Status Terdakwa Ahok
Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket di DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kemendagri yang mengangkat kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya terdakwa.
Fraksi Demokrat Wacanakan Hak Angket, Jusuf Kalla Santai
Anggota Fraksi Partai Demokrat mewacanakan penggunaan hak angket DPR terkait dugaan penyadapan terhadap SBY. Melihat bagaimana umumnya hak angket berujung, wajar jika pemerintah menanggapinya dengan santai.