Indeks Haji 2023

Kemenag dan DPR juga menyepakati bahwa jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak lagi dibebankan tambahan biaya.

Dalam usulan terbaru tersebut, hanya nilai manfaat yang alami penurunan sebesar Rp40.237.937 (44,7%) dari usulan sebelumnya Rp40.211.298.

Pembahasan biaya haji sempat molor karena Kemenag masih melakukan perhitungan efisiensi.

Kemenag RI mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp49 juta.

Kemenag dan DPR belum temui kata sepakat soal biaya haji. Rapat penentuan biaya haji tersebut pun ditunda hingga esok (15/2/2023).

Proporsi Bipih diusulkan menjadi 55,3 persen dengan besaran Rp49.812.700 dan nilai manfaat Rp40.211.298 atau 44,7%.

Muhadjir menegaskan pemerintah akan berusaha agar kesepakatan biaya haji bisa menemui jalan tengah.

DPR menilai dana haji seharusnya digunakan murni untuk jemaah bukan untuk mengelola aset negara seperti pemeliharaan kendaraan hingga gedung.

PBNU menilai biaya haji di bawah Rp50 juta lebih ideal ketimbang usulan Kementerian Agama RI sebesar Rp69 juta per jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mengatakan biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji diperkirakan sebesar Rp49 juta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan biaya yang tinggi akan memberatkan calon jemaah haji.

Kemenag akan menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI soal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 pada pukul 13.00 WIB.

Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampau memberatkan jamaah.

Skema pembiayaan masih terus dikaji bersama Komisi VIII DPR serta mitra perjalanan haji. Rencananya akan diputuskan pada Februari 2023.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.

KPK mewanti-wanti Kemenag dan BPKH untuk transparan dalam menyampaikan sosialisasi ongkos naik haji.

BPKH berdalih, jika skema subsidi lama diteruskan, dikhawatirkan seluruh nilai manfaat jemaah akan tergerus habis pada tahun berikutnya.

Muhadjir sebut jika kenaikan biaya haji ditunda terus akan semakin membebani pemerintah.

Wapres Ma'ruf Amin menilai subsidi biaya haji terlalu besar akan berdampak kepada jemaah haji yang berangkat pada tahun-tahun berikutnya.