RDP Biaya Haji Molor, DPR: Kemenag Masih Hitung Efisiensi

Pembahasan biaya haji sempat molor karena Kemenag masih melakukan perhitungan efisiensi.

Terbit 15 Feb 2023 09:45 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Politikus partai Golkar Ace Hasan Syadzily. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

tirto.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) perihal biaya haji tahun 2023 molor dari jadwal yang ditentukan karena Kementerian Agama (Kemenag) masih melakukan perhitungan efisiensi yang diminta oleh pihaknya.

Berdasarkan jadwal yang diterima Tirto, Komisi VIII DPR RI melakukan RDP dengan Kemenag, PT Garuda Indonesia, Kemenkes, dan PT. Saudi Airlines pada pukul 10.00 WIB, Rabu (15/2/2023) di Gedung Parlemen.

Namun berdasarkan pantauan Tirto hingga pukul 15.30 WIB, RDP antara Komisi VIII DPR dengan Kemenangan perihal pembahasan biaya haji belum juga dimulai.

"Menunggu panja pemerintah, Pak Dirjen Haji yang masih menghitung perhitungan efisiensi yang kami [Komisi VIII DPR] minta," kata Ace kepada wartawan.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar biaya haji yang sebelumnya diusulkan oleh Kemenag dari diturunkan.

"Kami masih mendorong efisiensi pada komponen pemondokan dan konsumsi," ucapnya.

Sementara itu anggota Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR RI, MF Nurhuda mengatakan molornya rapat karena Kemenag belum siap.

"Iya belum mulai [RDP biaya haji]. Kemenag belum siap," kata Nurhuda kepada Tirto, Rabu (15/2/2023).

Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M menjadi Rp49,812.700 (55,3%). Sementara itu nilai manfaat sebesar Rp40.211.298.l (44,7%).

Usulan ini menurun dari nominal sebelumnya yang diusulkan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Quomas rerata Bipih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,600 (70%). Sementara itu Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023 sebesar Rp90.023.000.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umrah (Dirjen PHU), Hilman Latief saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya haji.

"Pada kesempatan kali ini adalah Rp90.023.000, dengan komposisi Rp49,812.700, dengan nilai manfaat 40.211.298, atau untuk Bipihnya kami mengusulkan 55,3% dan untuk nilai manfaatnya adalah 44,7%," kata Hilman.