Indeks Gugatan Ke Mk

Sidang diwarnai drama pengusiran ahli dan misteri penutupan Silon KPU. MK pilih panggil Atase luar negeri ketimbang hadirkan Gibran langsung.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kuasa hukum KPU menegaskan perkara syarat pendidikan Gibran harus lewat mekanisme DPR, bukan langsung ke MK.

Kuasa hukum perkara sengketa pilpres, Denny Indrayana, sebut gugatan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka tak dibatasi waktu demi tegaknya konstitusi.

Denny Indrayana cs gugat syarat pendidikan Gibran di MK. Pemohon desak pembatalan pelantikan wapres dan meminta MPR menggelar pemilihan ulang.

Hakim MK Adies Kadir menilai ganti rugi delay pesawat sebesar Rp300 ribu sudah tidak logis karena tidak sebanding dengan lonjakan harga tiket saat ini.

UU Polri digugat ke MK oleh warga sipil yang menyoroti tren 4.300 lebih polisi aktif menduduki jabatan sipil karena dinilai memicu dwifungsi.

Aturan batas usia minimum calon anggota KPU dan Bawaslu digugak ke MK karena dinilai diskriminatif.

PBB desak MK ambil alih penanganan sengketa dualisme parpol demi menjaga demokrasi konstitusional.

MK menyatakan gugatan Rachmad Rofik soal sisa kuota internet hangus tidak dapat diterima. Hakim menilai alasan pertentangan UU Cipta Kerja kabur.

MK tolak gugatan batas waktu pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke IKN. Pembatasan waktu ketat dinilai membuat persiapan infrastruktur jadi tak maksimal.

MK tolak permohonan uji materiil UU Pemilu yang meminta syarat pendidikan minimal caleg naik jadi S2. Hakim nilai argumen pemohon kabur dan tidak jelas.

DPP PBB ajukan uji materi UU Parpol ke MK, minta kewenangan Menkum dalam pengesahan kepengurusan partai diubah jadi sekadar pencatatan administratif.

MK menyatakan pemohon uji materi KUHAP baru tidak miliki legal standing. Kasus kriminalisasi aksi May Day dinilai pakai aturan lama.

Permohonan terdaftar dengan Nomor 15/PUU-XXIV/2026. Pemohon adalah Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, Alexander Muhammad Naabil, dan Bandaro Bani Adlan.

Tim pengajuan sengketa ke MK akan dibantu oleh penasihat hukum lain, yakni Hamdan Zoelva, Bambang Wijayanto, Refly Harun, Sugito Atmo, dll. 

MK tetap akan menyidangkan gugatan ini bila tak ada penarikan gugatan secara resmi dari Partai Berkarya.

Teguran ini terkait dengan pernyataan Agus sebelumnya menggunakan diksi manipulatif atau siluman saat menyebut bahwa ia dan timnya menemukan adanya dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta.

Hakim Konstitusi meminta semua pihak percaya pada keputusan hakim soal keberatan perbaikan permohonan gugatan 10 Juni 2019 yang dibaca tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto membacakan permohonan menggugat hasil sengketa Pemilu 2019.

Jubir BPN Andre Rosiade mendatangi Gedung MK untuk menghadiri sidang perdana PHPU Pilpres 2019 dan ingin memastikan pendukung Prabowo-Sandiaga tidak ada yang ke MK.