Dishub DKI mengklaim uji coba perluasan ganjil genap berdampak pada peningkatan kelancaran arus lalu lintas, penurunan volume kendaraan dan perbaikan kualitas udara Jakarta.
KPBB menyebut emisi kendaraan roda dua sebagai penyumbang polusi udara terbesar tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, perlukan program ganjil genap diterapkan bagi motor?
Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah meminta Pemprov DKI melibatkan organisasi yang menaungi para pengemudi angkutan sewa khusus (taksi online) dalam tim evaluasi perluasan ganjil genap.
YLKI menyebutkan, penerapan ganjil genap juga perlu membatasi penggunaan kendaraan roda dua bila pemerintah serius ingin mnegatasi kemacetan dan mengatasi polusi.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP ADO, Wiwit Sudarsono selama ini kebijakan ganjil genap dinilai membatasi ruang gerak mereka sehingga berpengaruh pada perolehan pendapatan harian.
Selama sosialisasi sistem ganjil genap dimulai dari hari ini Senin (12/8/2019) hingga 6 September 2019 mendatang, polisi berjanji tak menilang pengendara yang belum taat aturan.
PSI menilai perluasan ganji-genap bukan solusi efektif untuk mengurangi polusi udara. Menurut PSI, penerapan sistem jalar berbayar (ERP) justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
Kepala Dishub DKI mengatakan jika sebelumnya hanya ada sembilan ruas jalan yang diterapkan ganjil genap, maka saat ini ditambah menjadi 25 ruas yang akan diuji coba pelaksanaan mulai 12 Agustus sampai 6 September.