Indeks Freeport Indonesia

Presiden Joko Widodo mengklaim tak ada pertemuan rahasia dengan PT Freeport Indonesia seperti dituduhkan mantan menterinya, Sudirman Said.

Kuasa Hukum karyawan eks Freeport Haris Azhar meragukan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam hal menuntaskan permasalahan ribuan eks karyawan PT Freeport Indonesia.

Langkah Jokowi yang mengambil saham freeport dinilai ekonom INDEF terlalu terburu-buru.

Bekas pekerja Freeport menginap di Istana agar Jokowi turun tangan menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan mereka. Tapi Jokowi tahu saja tidak.

Fraksi Demokrat mengklaim usulan pembentukan pansus divestasi Freeport akan segera dibahas di sidang paripurna DPR RI. 

Di antara rencana Inalum usai menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia ialah memastikan pemasukan dari produksi tambang menutup cicilan pinjaman dan mendorong transfer teknologi.  

Ada beberapa wilayah yang belum dieksplorasi dan dipastikan memiliki potensi cadangan cukup besar hingga 40 tahun mendatang.

KLHK mengklaim salah satu solusi untuk mengurangi volume tailing Freeport ialah dengan memakai limbah itu menjadi bahan bangunan dan pelapis jalan.  

Pendapatan PTFI bakal turun dari sekitar 4 miliar dolar AS jadi hanya sekitar 1 miliar dolar AS.

Perpindahan produksi dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah (underground) membuat pendapatan menurun.

Dampak tambang PT FI sudah diperhitungkan sejak 1997 dengan prediksi limbah 160 ribu ton per hari, sehingga solusinya dibuat penampungan limbah.

Richard Adkerson menilai proses panjang perundingan antara Freeport McMoran dengan pemerintah RI telah berakhir dengan hasil positif.

Proses divestasi saham Freeport Indonesia resmi tuntas pada hari ini. Saham mayoritas perusahaan tambang tersebut kini dikuasai oleh Indonesia.  

Status Kontrak Karya Freeport Indonesia resmi berubah menjadi IUPK. Kementerian ESDM pada hari ini menerbitkan IUPK untuk Freeport Indonesia. 

Pemerintah menargetkan IUPK Freeport Indonesia sudah terbit sebelum tahun 2018 berakhir. 

Menteri Siti Nurbaya menyatakan KLHK masih perlu mendalami temuan BPK soal kerugian Rp185 Triliun akibat dampak kegiatan tambang Freport terhadap kerusakan lingkungan di Papua.  

Inalum mengklaim penerbitan IUPK Freeport Indonesia tidak terhambat masalah kerusakan lingkungan yang pernah menjadi temuan BPK.

Komisi VII mendesak KLHK segera menuntaskan masalah terkait temuan BPK soal kerugian negara akibat aktivitas Freeport di Papua.

Sejumlah karyawan Freeport mendatangi KPK untuk meminta penjelasan mengenai nasib laporan mereka soal kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh hakim PN Timika.

“Pihak BPJS Kesehatan seharusnya mengklarifikasi kepada Freeport penyebab BPJS kami dinonaktifkan,” ujar Koordinator Karyawan PTFI Tri Puspita.