Pemerintah menganggap empat poin kesepakatan dengan Freeport final, sementara perusahaan asal Amerika itu menilai hanya sebagai kerangka kerja rencana investasi jangka panjang.
Pengamat energi dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menilai kesepakatan akhir yang dituju antara pemerintah dan Freeport tidak memberikan keuntungan yang lebih bagi negara.
PUK SP-KEP SPSI PT Freeport PT Freeport Indonesia membantah tudingan pihak manajemen perusahaan bahwa mereka melakukan intimidasi dan ancaman kepada karyawan untuk ikut serta dalam aksi mogok kerja 1 Mei hingga 31 Mei 2017.
Natalius mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Jonan untuk menyampaikan hasil pemantauan Komnas HAM selama 2015-2017 guna membuktikan tidak adanya transaksi jual-beli dari PT Freeport Indonesia atas tanah yang dimiliki masyarakat suku Amungme.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah telah siap apabila PT Freeport Indonesia benar-benar membawa kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional.
Menteri ESDM Ignasiun Jonan menyebut Freeport rewel padahal kontribusinya bagi penerimaan Indonesia kecil. Setoran dari Freeport disebut kalah dari devisa TKI ataupun setoran dari Telkom.
Menaker Hanif Dhakiri menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan semena-mena, melainkan harus dibicarakan dengan serikat pekerja dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganan yang ada.
"Freeport harus menyadari ini adalah B to B (business to business) jadi tidak ada urusan ke negara. Freeport sudah hampir 50 tahun di sini jadi mereka juga harus menghormati undang-undang kita," kata Luhut.
CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson menilai kinerja Chappy Hakim selama menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia memuaskan meskipun akhirnya secara mendadak ia menyatakan mundur.