Jatam menilai divestasi saham Freeport tak bisa menjawab persoalan lingkungan. Sementara dalam proses itu sendiri, pemerintah dan Freeport berjanji bakal memperbaikinya.
Setelah pokok-pokok perjanjian diteken, masih ada beberapa hal yang perlu pemerintah Indonesia lakukan, termasuk memastikan syarat perpanjangan izin tambang dipatuhi.
Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi menuntut penutupan PT Freeport Indonesia di depan Kantor Freeport, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Menteri BUMN Rini Soemarno menaksir nilai dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tak melebihi angka 7 miliar dolar AS.