Indeks Freeport

Proses divestasi saham PTFI ditargetkan akan selesai pada Desember 2018 ini.

Setelah merebut Papua dari cengkeraman Belanda, program-program pembangunan mulai dirancang. 

Sejumlah rekomendasi sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Inalum sampai saat ini masih berusaha mengurus penerbitan dokumen anti-trust dari Cina untuk memenuhi syarat divestasi saham Freeport. 

Inalum menjelaskan alasan mengapa akhirnya memilih global bond ketimbang kredit dari sindikasi bank internasional.

Hingga saat ini semua pihak yang terlibat proses akuisisi PT Freeport Indonesia masih melakukan pembahasan detail terkait upaya pengambilalihan saham.

Menteri ESDM mengatakan, akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tinggal selangkah lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan bahwa PP 37/2018 menyebabkan nilai setoran Freeport Indonesia kepada pemerintah menyusut.

“Ini akan dikonsentrasikan pembiayaannya oleh bank-bank asing atau bank swasta,” kata Maryono.

"Kita masih membutuhkan teknologi dari Freeport,” jelas JK

Jatam menilai divestasi saham Freeport tak bisa menjawab persoalan lingkungan. Sementara dalam proses itu sendiri, pemerintah dan Freeport berjanji bakal memperbaikinya.

Perjanjian pokok antara pemerintah dan Freeport-McMoran masih menyisakan persoalan, sebelum pemerintah benar-benar menguasai 51 persen saham Freeport.

Ketinggalan berita dari 7-13 Juli?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Setelah pokok-pokok perjanjian diteken, masih ada beberapa hal yang perlu pemerintah Indonesia lakukan, termasuk memastikan syarat perpanjangan izin tambang dipatuhi.

Richard Adkerson menyatakan 70 persen keuntungan Freeport Indonesia akan masuk ke pemerintah setelah proses divestasi tuntas.

Freeport bisa mendapat perpanjangan masa operasi selama 2 x 10 tahun dengan syarat mendapat rekomendasi dari KLHK.

Kepemilikan Inalum di PT Freeport Indonesia menjadi sekitar 51,38 persen.

MA membatalkan keputusan Pengadilan Pajak  yang sebelum menolak banding PT Freeport Indonesia.

Puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi menuntut penutupan PT Freeport Indonesia di depan Kantor Freeport, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Bak gajah mati meninggalkan gading: perundingan setengah nasionalisasi pemerintah Indonesia dengan Freeport menyulut PHK ribuan buruh.