Indeks Ekbis

Luhut Binsar Pandjaitan tegaskan pemerintah tidak akan membatasi BBM subsidi untuk sepeda motor.

Selain bisnis villa, banyak turis asing yang datang ke Bali hanya untuk mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan transaksi digital utamanya didorong oleh transaksi daring yang banyak dilakukan generasi milenial an generasi Z.

BI membuka peluang menurunkan tarif layanan transfer BI-FAST dari yang saat ini dipatok sebesar Rp2.500 per transaksi.

Mandeknya inklusi keuangan digital nasional karena kurangnya infrastruktur dan literasi keuangan digital yang masih jauh dari harapan.

RUU Konsultan Pajak ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2019, tetapi tidak kunjung disahkan hingga kini.

Pemkot Yogya dan Pemkab Sleman punya cara berbeda dalam sertifikasi UMKM. Di Jogja berbasis KTP, sementara di Sleman berbasis sentra.

Katri Krisnati sebut saat ini Freeport masih terus berkoordinasi dengan pemerintah proses perpanjangan IUPK.

Si Thole merupakan shuttle bus yang dikelola oleh Forum Komunitas Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU) yang bermitra dengan Pemkot Yogyakarta.

Wina mengaku sempat pesimistis, mengingat masyarakat ada yang belum menghargai hasil karya difabel.

POJK ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan atas penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Penyelewengan terhadap penggunaan dana desa memang masih cukup rawan dan tidak bisa dihindarkan.

Moeldoko menegaskan ongkos yang mahal tak jadi soal demi merayakan peringatan hari kemerdekaan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tanpa terlalu memberatkan secara finansial.

Deflasi yang terjadi selama tiga bulan beruntun ini dinilai menjadi bukti pemerintah gagal mengendalikan harga-harga di awal tahun.

Penyelenggaraan JIA 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.

Survei Kawula17 menyebut program makan bergizi gratis populer, tapi masyarakat belum sepenuhnya mendukung karena dianggap tidak urgen.

Saat ini LPS tengah menyusun aturan penjaminan polis asuransi dan akan ditargetkan rampung pada 1 Januari 2025.

Pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai asalkan korupsi diminimalkan dan KPK diperkuat secara kelembagaan.

Penilaian OECD tidak sepenuhnya mencerminkan realitas lapangan, terutama adanya praktik penempatan komisaris berdasarkan akomodasi politik.