Indeks Dprd Dki Jakarta

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah dinilai positif, namun ada juga potensi penyelewengan.

DPRD DKI Jakarta menyarankan Anies merumuskan aturan teknis program dana swakelola yang meminimalisir potensi penyelewengan. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan restrukturisasi atau peninjauan ulang struktur kerja sama terkait swastanisasi air.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa mengalokasikan anggaran pembayaran ganti rugi untuk korban penggusuran di Petamburan di APBD-Perubahan 2019.  

DPD Gerindra DKI Jakarta menilai wakil gubernur diperlukan untuk melengkapi kekurangan Gubernur Anies Baswedan dalam berbagai peran.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyebutkan pemerintah provinsi belum optimal dalam mengatasi ketimbangan yang terjadi di ibu kota.

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus menilai ada pejabat tidak berpengalaman ditunjuk oleh Anies untuk memimpin dinas. Menurut dia, hal ini terjadi karena TGUPP tak memberi saran yang tepat ke Anies. 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus tidak sepakat dengan kritik Wapres JK yang menyoroti ketimpangan tata ruang di ibu kota. 

DPRD DKI akan menggelar rapat untuk membahas kasus keberadaan gudang narkoba di salah satu sekolah di Jakarta Barat. DPRD juga akan menyurati Dinas Pendidikan DKI soal kasus ini.  

Ketua DPRD DKI mengaku iba dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hingga saat ini belum juga mendapatkan wakil gubernur.

Taufiqurrahman mengatakan cawagub DKI Jakarta harus bisa tetap merakyat dan tidak bersikap elitis.

Tiga kandidat Cawagub DKI Jakarta menemui pimpinan Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta. 

Komisi B DPRD DKI menyarankan ruang berjualan untuk para PKL Tanah Abang ditambah agar tidak terjadi lagi insiden bentrokan pedagang dengan Satpol PP.  

“Saya sih sudah siap-siap ya. Makanya mesti tanya ke Sekretaris Dewan [DPRD DKI Jakarta]. Waktu itu sudah dikumpulin dan saya hadir,” ujar Taufik. 

KPK menyebutkan alasan anggota DPRD DKI tidak membuat laporan kekayaan LHKPN karena sulit mengisi berkas adalah alasan klasik.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku kesulitan mengisi dan belum paham tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Ruslan Amsyari menyatakan BUMD yang tak bergerak di sektor pangan bisa melepas saham ke publik. Oleh karena itu, kata dia, Bank DKI bisa melakukan IPO.  

Saham yang boleh untuk dilepas Jakpro sebesar 20-30 persen, selebihnya tetap modal terbesarnya dari Pemprov DKI.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.