Indeks Dprd Dki Jakarta

Panlih bertugas melaksanakan kegiatan pemilihan Wabug DKI Jakarta dalam rapat paripurna.

Menurut Syarif selama ini para seniman dan budayawan menolak revitalisasi TIM lantaran kurang dilibatkan dalam pembahasan proyek revitalisasi TIM bersama pemprov DKI Jakarta.

Hal itu diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Gerindra beralasan hal itu untuk meminimalisir potensi politik uang atau suap.

PKS dijegal untuk mendapatkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjadi haknya.

DPRD ingin ada klausul yang melarang ondel-ondel dipakai mengamen di jalanan.

Cawagub DKI Nurmansyah mengaku dirinya tak membawa program baru jika nanti terpilih.

Setelah terima dua nama, nantinya DPRD DKI Jakarta akan melakukan proses pemilihan Cawagub dan Anies berharap DPRD segera memprosesnya.

"Kenapa enggak [pemerintah] pusat yang turun? Kalau hanya Pak Anies, yang lainnya juga dituntut turun dong. Kenapa siriknya hanya ke pak Anies?," kata Abdurrahman Suhaimi.

PKS menilai Gubernur DKI Jakarta telah bekerja maksimal dalam menangani banjir.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritisi keputusan anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengembalikan dana reses.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang tidak melakukan langkah preventif untuk menangani banjir di Jakarta pada Selasa (17/12/2019). 

Gembong meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta soal pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001 Jakarta.

DPRD DKI menilai DWP adalah salah satu pendapatan DKI Jakarta di bidang pariwisata dan hiburan selama bertahun-tahun.

Ketua Fraksi PAN DKI DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menyampaikan interupsi saat rapat paripurna.

Debat soal TGUPP terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar pada Senin (9/12/2019) sore.

DPRD DKI menolak usulan itu karena dianggap belum memiliki kajian mendalam.

Perdebatan sengit itu terjadi antara anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Massa aksi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut transparansi anggaran bagi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, mengikuti langkah William Aditya Sarana.

Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta telah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota fraksi PSI William Aditya Sarana.