Alasan Gerindra Ingin Pemilihan Wagub DKI Lewat Voting Terbuka

tirto.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Mohamad Taufik menginginkan pemilihan Wakil Gubernur DKI dilakukan secara terbuka. Hal itu untuk meminimalisir potensi politik uang atau suap.

"Kalau tertutup kan bisa ada money politik. Kalau terbuka kan enggak bisa," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Hingga kini, DPRD DKI Jakarta belum menentukan apakah pemilihan cawagub DKI dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Taufik menilai pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lewat voting terbuka sebagai bentuk transparansi.

"Katanya kami [DPRD] mau transparan kepada publik, ya mesti terbuka juga kepada publik 'Saya milih A, saya milih B'. Itu bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen," kata dia.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan dalam waktu dekat ini Cawagub dari Partai Gerindra, Riza Patria bakal dipertemukan dengan Nurmansyah dari PKS.

"Kami udah bersurat, PKS belum jawab," tuturnya.

DPRD DKI Jakarta telah membahas proses pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI di Badan Musyawarah (Bamus). Pada waktu pembahasan itu, disepakati waktu untuk melakukan rapat pimpinan Gabungan (Rapimgab), membuat tata tertib, dan pembentukan panitia pemilihan (Panlih) Cawagub DKI.

Pada rapimgab, DPRD DKI akan menyesuaikan beberapa pasal dalam draf tatib sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian diselenggarakan sidang paripurna untuk mengesahkan tata tertib dan membentuk panitia pemilih (Panlih).

Panlih bertugas untuk memverifikasi syarat-syarat yang diserahkan calon wakil gubernur sulan partai pengusung, yaitu Gerindra Riza Patria dan PKS Nurmansyah.

"Di Rapimgab nanti akan membuat aturan-aturan dari panitia pemilihan. Supaya fair, semua fraksi bertanya, tapi di dalam rapat pimpinan gabungan itulah, keputusannya untuk diparipurnakan dan disahkan dan laksanakan pemilihan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Politikus Partai PDIP itu menyebutkan kemungkinan pada Minggu pertama bulan Maret, DKI Jakarta sudah memiliki Wakil Gubernur.

"Tadi jadwalnya saya lupa ya. Maret ini selesai, Maret minggu pertama sudah ada Wagub," klaim dia.