Indeks Dprd Dki Jakarta

Debat soal TGUPP terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar pada Senin (9/12/2019) sore.

DPRD DKI menolak usulan itu karena dianggap belum memiliki kajian mendalam.

Perdebatan sengit itu terjadi antara anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Massa aksi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut transparansi anggaran bagi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, mengikuti langkah William Aditya Sarana.

Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta telah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota fraksi PSI William Aditya Sarana.

Realisasi penerimaan pajak di beberapa sektor turut dinaikkan untuk menggenjot penerimaan daerah.

Penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 30 November 2019.

Raperda KTR akan mengatur kawasan merokok pada area publik dan ruang terbuka.

DPRD DKI Jakarta belum menentukan jadwal rapat Badan Anggaran untuk menindaklanjuti hasil pembahasan KUA-PPAS 2020.

Pemprov DKI mengusulkan 54 Raperda untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020.

Gerindra menyatakan penggusuran harus tetap dilakukan bila tanah yang ditempati warga adalah lahan milik pemerintah.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengklaim banyak hal yang membikin bingung anggota DPRD selama pembahasan anggaran KUA-PPAS 2020.

DPR menyetujui anggaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang (CKTRP) dan Pertanahan sebesar Rp511 miliar dalam KUA-PPAS 2020.

Komisi D DPRD DKI mempertanyakan tujuan adanya anggaran yang dibuat Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.

Kementerian Dalam Negeri akan memastikan APBD 2020 bermanfaat bagi masyarakat.

Keterbukaan soal rancangan anggaran kegiatan DKI Jakarta dinilai bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat.

Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lem Aibon sedang viral. Penyebabnya dalam rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta ada pengadaan lem Aibon sebesar Rp82 miliar. Apa sebenarnya kegunaan lem Aibon itu?

13 anggota DPRD yang tak hadir sebagian besar tanpa keterangan.