Indeks Dprd Dki Jakarta

DPRD DKI dan Pemprov DKI bersepakat akan memindahkan ratusan pencari suaka yang telantar di jalan Kebon Sirih ke Islamic Center.

Anies Baswedan mengatakan aplikasi itu dibuat agar masyarakat bisa mengetahui seberapa besar polusi udara secara langsung.

DPRD DKI Jakarta belum berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan memberikan IMB di lahan reklamasi.

Sekjen KIARA Susan Herawati menilai adu narasi antara kebijakan Anies dan Ahok bukan sesuatu yang relevan, malah mengalihkan substansi permasalahan reklamasi.

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Komisi D DPRD DKI akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait ppenerbitan IMB Pulau Reklamasi

M. Taufik curiga Amdal proyek LRT Jakarta bermasalah. Dia juga menilai LRT Jakarta sebagai proyek gagal.

“LRT proyek gagal. Pertama, gagal waktu. Kedua, gagal fungsi. Ketiga, gagal efisien anggaran,” tukas Muhammad Taufik.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai beban ibu kota sudah terlalu berat sehingga kehadiran pendatang dari daerah perlu dibatasi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali meminta Pemprov DKI mengawasi para pendatang di ibu kota agar tertib dalam hal administrasi kependudukan.  

Suhaimi berharap para pendarang dari daerah berkontribusi untuk membangun ekonomi dan membawa kebaikan di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus, memberikan target atas pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno.

Pansus pemilihan Wagub DKI Jakarta akan mulai bekerja pada awal pekan depan. 

DPRD DKI Jakarta menyatakan belum menerima surat atau draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria mengatakan saat ini bukan momen yang tepat untuk membahas Raperda RZWP3K lantaran berbarengan dengan Pemilu 2019.

Draf Pergub tentang pembatasan kantong plastik telah difinalisasi oleh DLH DKI Jakarta, namun hingga kini belum diterbitkan Gubernur Anies Baswedan.

Anggota DPRD DKI Gembong Warsono menilai pembatasan kantong plastik seharusnya bisa menjadi fokus dari Anies terkait permasalahan lingkungan.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta ada laporan tentang perkembangan upaya penghentian swastanisasi air di ibu kota. 

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tegas kepada Palyja dalam masalah HoA swastanisasi air Jakarta.